Arogansi Dibalas Aliansi

Oleh: Jagarin Pane

Langkah mengedepankan otot militer yang diperlihatkan China telah memberikan persepsi arogansi dan mentang-mentang di mata dunia. Sekaligus membuka cakrawala pandang dunia internasional bahwa otot militer China harus dilawan dengan cara yang sama. Dan lebih spektakuler.

Ribut-ribut dengan India misalnya. Tak ada angin tak ada hujan tiba-tiba China membuat gaduh perbatasan kedua negara.  Padahal border di pegunungan Himalaya itu sudah status quo selama setengah abad. Adu otot terjadi, adu jotos terlihat. Sangat memalukan. Dampaknya rakyat India benci banget sama China. 

Pemerintah India kemudian mempercepat proses pengadaan berbagai jenis persenjataan canggih. Lebih pas disebut mempersiapkan sebanyak mungkin alutsista untuk persiapan perang masa depan. Pemerintah dan rakyat India benar-benar marah terhadap perilaku provokasi tentara China. Hampir seratus pasukan kedua negara mati konyol karena saling adu jotos ala primitif.

Dengan Hongkong juga. Dengan Taiwan apalagi. Sudah puluhan tahun China menggertak Taiwan. Dan sepanjang semester I tahun 2020 ini China melakukan manuver militer di selat Taiwan. Yang tidak biasa, jet-jet tempur China daratan sudah berani menerobos teritori udara Taiwan. Dan itu dilakukan berulang kali.

Tapi Republik China Taipei tidak kalah gertak. Kecil-kecil cabe rawit.  Militer negeri Formosa itu langsung bereaksi dan meluncurkan beberapa peluru kendali maut sebagai isyarat "lu jual gua beli". Barusan kapal induk USS Theodore Roosevelt "berhenti" di selat Taiwan. Membawa pesan kuat untuk China, anda sopan kami segan, anda arogan kami lawan.

Dengan negara-negara ASEAN juga begitu. Vietnam digertak terus menerus, kapal nelayannya ditenggelamkan. Perairan Filipina disisir habis China, kapal perang Filipina mau ditembak. Juga dengan Malaysia, tercatat ada 89 pelanggaran teritori laut dan udara yang dilakukan China terhadap Malaysia.

Perairan Zona Ekonomi Eksklusif  (ZEE) kita di laut Natuna Utara sering diterobos oleh kapal nelayan dan Coast Guard China. Dibelakangnya ada back up kapal perang dia. Dan kita melawan. Kita kerahkan kapal perang, juga sejumlah jet tempur dan pesawat pengintai untuk menegaskan kehadiran kita di teritori Natuna. Saat ini seluruh komponen pertahanan kita siaga penuh di Natuna.

Akhirnya arogansi China berbuah pahit. AS, Australia, Jepang, Inggris dan Kanada bersiap membentuk aliansi militer kapasitas gajah. Jepang memesan 105 jet tempur canggih dan stealth F35. Kapal induk helikopter di upgrade utk F35B. Australia mempersiapkan peluru kendali anti kapal jarak jauh. Memesan sejumlah kapal selam canggih dan lain-lain. Semua sedang mempersiapkan dan menimbun senjata sebanyak mungkin. Waduh gawat neh.

Dalam situasi dan kondisi saat ini dan di masa depan, Indonesia harus bisa bermain cantik di konflik Laut China Selatan (LCS). Kita harus mengedepankan permainan cerdik secara militer dan diplomasi. Sedapat mungkin kita tidak terjebak rayuan aliansi militer, tetapi tetap simpati dengan kehadirannya. Karena hanya AS dan sekutunya yang bisa meredam arogansi China di LCS.

Patut diingat bahwa sesama negara ASEAN juga saling klaim ZEE LCS. Kita dengan Malaysia belum clear. Kita dengan Vietnam masih dispute. Vietnam dengan Malaysia juga masih berselisih. Bedanya, tumpang tindih klaim sesama negara ASEAN tetap memegang teguh code of conduct.  Tapi sekali waktu Vietnam pernah marah sama kita dengan menubrukkan Coast Guardnya ke kapal nelayan mereka yang kita tangkap.

ASEAN harus cerdas menyikapi kehadiran kapal perang negara-negara aliansi di LCS. Termasuk jika harus mampir di Natuna. Di satu sisi mereka datang sebagai payung penyeimbang dan pelindung. Namun di sisi lain bisa saja negara-negara ASEAN ditarik "iuran keamanan". Lihat saja Korsel, Jepang, Jerman pada mengeluh dengan iuran keamanan yang dipatok AS. Asal tahu saja perang Teluk jilid satu dan dua yang membiayai adalah negara-negara Arab yang berkonflik.

LCS adalah pertarungan dan pertaruhan hegemoni masa depan. AS tidak mau hegemoninya dirampas China. Momentum arogansi China adalah nilai plus bagi AS untuk mengambil simpati kepada India dan ASEAN. Sekutu tradisionalnya Inggris dan Australia ikut apa kata babe. Inggris bahkan mengirim kapal induk HMS Queen Elizabeth dan HMS Prince Of Wales secara bergantian ke LCS. Inggris juga telah membatalkan pengggunaan teknologi 5G Huawei.

Indonesia yang perairan ALKI 1 dan 2 nya bakal sering dilewati kapal induk, destroyer, fregat dan kapal selam negara aliansi harus punya marwah. Caranya perkuat AL dan AU. Memilih kapal perang besar semacam Iver Class bagus sekali. Kuantitasnya perlu ditambah. Penambahan jet tempur seperti F16 Viper dan SU35 adalah keniscayaan.

Dalam tataran diplomasi  negara-negara ASEAN yang bersengketa dengan China bisa memilih netral atau berpihak proporsional. Brunai misalnya cenderung pasif meski punya klaim, tahu diri. Vietnam boleh ambil sikap berdikari karena dekat dengan Rusia. Malaysia cenderung diam mengalah. Filipina adalah sahabat AS tentu bisa berpihak proporsional dengan aliansi. Nah kita lebih pantas netral saja. Meminjam istilah populer Menlu Adam Malik tempo dulu: Semua bisa diatur.

****

Magelang, 17 Juli 2020

Penulis adalah pemerhati pertahanan dan alutsista TNI

Read More

SAUDI VS IKHWAN ? ; SIKAP DUALISME SAUDI DALAM JIHAD AFGHAN

Raja Khalid Bin Abdul Aziz mengeluarkan 'titah kerajaan' kepada Salman Bin Abdul Aziz
(yang saat itu menjabat sebagai gubernur Riyadh) untuk membentuk
dan mengetuai Komite Pengumpulan Donasi bagi mujahidin Afghanistan.

1980, paska tentara merah Uni Soviet menyerang Afghanistan, Raja Khalid Bin Abdul Aziz mengeluarkan 'titah kerajaan' kepada Salman Bin Abdul Aziz (yang saat itu menjabat sebagai gubernur Riyadh) untuk membentuk dan mengetuai Komite Pengumpulan Donasi bagi mujahidin Afghanistan. Beberapa waktu kemudian, Presiden of Youth Welfare Pangeran Faisal bin Fahd juga mengumumkan kenaikan tiket pertandingan olahraga sebesar 1 riyal yang akan diperuntukkan bagi para Mujahidin Afghanistan. Sementara itu, maskapai Saudi Airline memberikan diskon tiket pesawat sampai 70% untuk para 'relawan Saudi' yang ingin berangkat ke Afghanistan baik untuk sekedar memberikan bantuan ataupun terjun langsung dalam medan perang. Saat itu, ajakan berdonasi bagi jihad di Afghanistan memenuhi koran-koran Saudi. Sebagaimana para da'i-da'i Shahwah (kebangkitan Islam) Saudi dan gerakan Islam gencar memotivasi dan memobilisasi para pemuda dari mesjid-mesjid untuk ikut andil dalam jihad dengan restu dari para ulama KSA dan tentu saja juga restu dari USA. Saat itu, kata JIHAD identik dengan KEMULIAAN dan KEBEBASAN, sebab musuh yang diperangi oleh AS dan SAUDI adalah Komunisme.

20 atau 30 tahun kemudian, kata jihad mulai identik dengan terorisme. Jika dulunya jihad melawan Uni Soviet di Afghanistan adalah fardhu ain, maka perlawanan terhadap Amerika yang kemudian juga menyerang Afghanistan dan Irak dianggap sebagai 'fitnah' yang harus dijauhi. Saudi melarang dan mengancam akan mempidanakan setiap warganya yang keluar 'berjihad' baik ke Afghanistan, Irak ataupun Suriah.

**

Presiden of Youth Welfare Pangeran Faisal bin Fahd juga mengumumkan kenaikan
tiket pertandingan olahraga sebesar 1 riyal yang akan diperuntukkan bagi para Mujahidin Afghanistan.

Selain dukungan resmi dari KSA dan USA, jihad kontra Uni Soviet di Afghanistan tak bisa dipisahkan dari Ikhwan dan gerakan Shahwah. Hubungan IM dan Mujahidin Afghanistan terbentuk melalui para da'i Afghanistan yang belajar di Al-Alzhar seperti Syeikh Abdu Rabb Rasul Sayyaf dan lain-lain. Nama-nama seperti Abdul Mun'im Abul futuh, Syeikh Abdul Majid Az-Zindani, Dr. Ahmad Al-Malath, Hamid Abu Nashr hingga Syeikh Muhammad As-Shawwaf dan lain-lain adalah tokoh-tokoh penting Ikhwan yang ikut memberikan andil dalam jihad di Afghanistan baik dalam menyalurkan bantuan, mendamaikan para mujahidin hingga turut berkecimpung dalam perang. Umar At-Tilmisani, Mursyid IM ketiga sering berkordinasi dengan para utusan Mujahidin Afghanistan di Kairo. Beliau mengutus Ustad Kamaluddin As-Sananiri (suami Aminah Qutb) pada tahun 1980 ke Pakistan untuk meninjau jihad dan kebutuhan para mujahidin. Dalam perjalanan pulang dari Pakistan ke Mesir, As-Sananiri singgah berhaji di Arab Saudi dan bertemu dengan Syeikh Abdullah Azzam dan berkomitmen untuk memobilisasi para pemuda untuk berjihad. Namun, begitu sampai ke Mesir, As-Sananiri langsung dipenjara dan meninggal akibat penyiksaan yang dialaminya.

**

Umar At-Tilmisani, Mursyid IM ketiga berkordinasi dengan para utusan Mujahidin Afghanistan di Kairo

Berbicara tentang jihad Afghan, Syeikh Abdullah Azzam adalah ikonnya. Dalam mukaddimah risalah fatwa jihadnya 'Ad-Difa' 'An Aradhi Al-muslimin Ahamm Furudh Al-A'yan' Syeikh Azzam menjelaskan bahwa fatwa jihadnya disetujui oleh para ulama Saudi saat itu terutama Syeikh Bin Baz, bahkan Syeikh Bin Baz ikut berfatwa di mesjid Bin Laden Jeddah dan mesjid Al-Kabir Riyadh bahwa jihad dengan jiwa adalah fardhu 'ain. Diantara mereka yang menyetujui fatwa jihad Syeikh Abdullah Azzam di Afghanistan adalah:

Syeikh Muhammad Ibnu Sholih Ibnu Utsaimin, Al-Allamah Syeikh Abdu Ar-Razaq Afifi (Na'ib Mufti KSA dan anggota Hai'ah Kibar Ulama KSA), Syeikh Hasan Ayyub (lulusan Al-Azhar dan dosen King Abdul Aziz Jeddah), Syeikh Muhammad Al-Asal (lulusan Al-Azhar dan dosen di Al-Imam University Riyadh), Syeikh Abdullah Nasih 'Ulwan (ulama asal Aleppo yang mengajar di King Abdul Aziz University Jeddah), Syeikh Sa'id Hawwa, Muhaddis Mesir Syeikh Muhammad Najib Al-Muthi'i, Dr. Hussein Hamid Hassan (anggota di Persatuan Ulama Muslim Internasional) dan lain-lain.(1) Syeikh Abdul Aziz bin Baz juga menyetujui dicetaknya kitab 'Ayat Ar-Rahman Fi Jihad Al-Afghan' karya Syeikh Abdullah Azzam sebagaimana dijelaskan dalam mukaddimah cetakan pertama.(2)

Lulus dari Universitas Damaskus tahun 1966, Syeikh Abdullah Azzam melanjutkan studinya di Al-Azhar As-Syarif baik magister maupun doktoral. Beliau lulus dan mendapatkan Ph.D dalam bidang Ushul Fiqih tahun 1973. Latar belakang dan kapasitas keilmuan yang mumpuni menjadikan Syeikh Abdullah Azzam ikon jihad yang faqih dan ushuliy dimana sikap-sikap dan fatwanya selalu didasarkan pada pertimbangan maslahat dan mafshadat. Sepanjang jalan jihadnya, beliau tak pernah bosan menyatukan para mujahidin dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda serta sangat berhati-hati dalam masalah takfir terutama pengkafiran terhadap penguasa. Berbeda halnya dengan Osama Bin Laden yang tidak punya basic keilmuan yang kuat, diperparah dengan masuknya para jihadis takfiri dari Mesir, Saudi dan lain-lain yang menyebabkan sebagian mujahidin Afghan Arab paska meninggalnya Syeikh Abdullah Azzam kemudian lebih identik dengan radikal dan teroris.

**

Bersamaan dengan meletusnya perang Afghanistan, gerakan Shahwah Islamiyyah yang dipelopori oleh para da'i-da'i muda revolusioner Saudi seperti Salman Al-Audah dan Safar Al-Hawali booming pada tahun 1980an dan didukung oleh penguasa, terutama oleh Raja Fahd yang menganggap bahwa gerakan Shahwah adalah gerakan pencerahan yang diberkati (video pujian Raja Fahd terhadap Shahwah Islamiyyah bertebaran di YouTube). Bahkan Syeikh Utsaimin mengarang kitab 'As-Shahwah Al-Islamiyah Dhawabith Wa Taujihat' untuk menuntun para pemuda yang bersemangat menyongsong kebangkitan Islam Saudi. Oleh sebagian pengamat, dukungan penguasa KSA untuk gerakan Shahwah yang revolusioner dianggap hanya sebagai gerakan tandingan dan wadah untuk 'memuaskan dahaga' para pemuda agamis Saudi yang terpengaruh dengan revolusi Iran yang Syi'ah. Jadi KSA melihat perlunya mendukungnya kebangkitan Islam yang juga memiliki ruh revolusioner dari kalangan Sunni sekalian mengarahkan mereka untuk terjun dalam medan jihad di Afghanistan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, kemesraan itu hanya berlangsung sesaat, sebab gerakan Shahwah kemudian menjadi pengkritik kebijakan KSA yang meminta bantuan Kuffar Amerika untuk menghalau Saddam Husein yang menyerang Kuwait dan mengancam Saudi. As-Shahwah sebagai gerakan pencerahan yang terberkatipun kini dianggap sebagai 'ideologi impor yang radikal' oleh Alu Su'ud.

Para mujahidin Afghan Arab, Ikhwanul Muslimin dan gerakan Shahwah Islamiyyah adalah contoh paling mencolok dari gerakan keagamaan yang disupport sedemikian rupa oleh KSA dengan dana minyaknya yang melimpah namun kemudian divonis sebagai teroris radikal ketika tak lagi dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan KSA. Hal yang sama terjadi untuk Saddam Husein 'Asadussunnah', sang singa ahlussunah (gelar untuk Saddam yang disupport Saudi saat menyerang Iran) yang kemudian divonis kafir oleh Grand Mufti Saudi sendiri. Pameran jihadpun digelar di Universitas Al-Imam Muhammad Bin Su'ud Riyadh tahun 1991 (4-6 Sya'ban 1411 Hijriyah) dibawah pengawasan rektor Jami'ah Al-Imam Dr. Abdul Muhsin At-Turky. Pameran jihad kali ini bukan lagi kontra Soviet, tapi kontra Pemerintahan Pemberontak Saddam Husein yang wajib dilawan. Fatwapun dikeluarkan dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an bahwa siapa saja yang mati saat berperang melawan Irak maka ia mati syahid.(3)

**

Pameran jihad di Universitas Al-Imam Muhammad Bin Su'ud Riyadh tahun 1991 (4-6 Sya'ban 1411 Hijriyah)
dibawah pengawasan rektor Jami'ah Al-Imam Dr. Abdul Muhsin At-Turky.
Pameran ini diadakan untuk menggalang semangat jihad
kontra Pemerintahan 'Pemberontak Irak' Saddam Husein yang wajib dilawan.

Saat masih menjadi Menteri luar negeri era Obama, Hillary Clinton mengakui bahwa para Mujahidin Afghanistan yang saat itu mereka perangi sejatinya dibesarkan oleh AS dan Saudi sendiri. Benar memang, paska syahidnya Syeikh Abdullah Azzam sebagian mujahidin Arab berubah menjadi radikal dan teroris dikarenakan dangkal dan kakunya pemahaman keislaman mereka sendiri. Akan tetapi, 'terorisme negara' yang menolak kepulangannya mereka dan seenaknya 'memperkosa' teks-teks agama demi kelanggengan kekuasaannya adalah juga salah satu sebab penting merebaknya radikalisme. Syeikh Salman Al-Audah mungkin adalah salah satu contoh ulama moderat yang menyeru kepada reformasi namun tetap dianggap berbahaya oleh Saudi. Padahal, ketimbang pengaruh Syeikh Muhammad Surur dan Islam Saudi yang konservatif, Syeikh Salman Al-Audah dikemudian hari lebih mewarisi kemoderatan pemikiran Syeikh Abu Ghuddah dan Syeikh Al-Qaradhawi.

Dalam wawancara dengan Jeffrey Goldberg; jurnalis dan pemimpin redaksi majalah The Atlantic Amerika, MbS mengakui Saudi adalah donatur penting terhadap IM. Ia juga mengatakan bisa jadi suatu hari nanti, Saudi akan kembali berkoalisi dan meminta bantuan IM jika dibutuhkan. Apakah nantinya label teroris yang dicap di muka IM akan diganti dengan gelar 'Gerakan Pencerahan'? Bagaimana nantinya tanggapan para pemuka agama KSA yang hari ini memvonis IM khawarij? Apakah gelar Khawarij akan diganti dengan 'Ikhwan mujahidin mukhlisin' sebagaimana dulu Raja Faishal pernah menggelarinya? Sampai kapan Alu Su'ud akan terus 'mempolitisasi agama' lalu mencampakkannya ketika tak lagi dibutuhkan?

Wallahu A'lam.

**

Footnote:

1. Ad-Difa' 'An Aradhi Al-Muslimin, Abdullah Azzam, Halaman 2, cet: Mimbar At-Tauhid Wa Al-Jihad.

2. Ayaturrahman Fi Jihad Al-Afghan, Abdullah Azzam, Halaman 23, cetakan ke lima, Al-Mujtama' Jeddah tahun 1985.

3. Daurul Ulama Wa Du'ah Fi 'Amaliyati Rad' Al-Ghuzaa, Ubaid Abdurrahman Al-Harbiy, Halaman 24-25, cet: Maktabah Al-Obeikan Jeddah

Read More

ANTARA SAUDI, IM IKHWAN & SALAFI WAHABI

Dipenghujung tahun 80an, akhir-akhir jihad Afghan kontra Soviet, mulai timbul suara-suara miring terhadap jihad Afghanistan dan para mujahidin. Mereka menakut-nakuti para pemuda yang ingin berjihad dengan kondisi Afghanistan yang super panas, dingin dan salju serta akan berhadapan dengan salah satu tentara terkuat dimuka bumi; tentara merah Uni Soviet. Sebagian mereka berangkat sampai ke Peshawar Pakistan dan sekembalinya ke Saudi mereka gencar memprovokasi publik agar tidak berdonasi untuk jihad Afghan dengan alasan bahwa para mujahidin Afghan adalah ahli bid'ah, quburiyyin (penyembah kubur) dan musyrikin. Menurut mereka, berjihad ke Afghanistan sama saja dengan bergabung dengan musyrikin Afghan kontra mulhidin (atheis) Rusia.

Syeikh Abdullah Azzam (dalam pidatonya yang dibukukan dengan judul 'Fi Zilal Surah At-Taubah' dan diterbitkan oleh Markaz As-Syahid Azzam Al-Islami) menganggap mereka sebagai kaum munafik yang justru menjadi batu sandungan bagi para mujahidin. Saat itu, Syeikh Abdullah Azzam mungkin tidak tau bahwa kelompok tersebut adalah 'anak' dari intelijen Saudi dan lahir dari rahim menteri dalam negeri Saudi sendiri sebagaimana Ahmadiyah Qadiyaniyah yang menegasikan jihad lahir dari rahim Britania Raya. 

~~

Sejak awal berdirinya, masyarakat Saudi terbagi dalam beberapa kecenderungan keislaman yang berbeda-beda. Kecenderungan Asy'ari Shufi yang makin lama makin tergerus, lalu Salafiyah konservatif yang diwakili oleh para ulama resmi KSA serta Hai'ah Kibar Ulama dan dekat dengan penguasa, serta Salafiyah Ultra Konservatif  yang cenderung revolusioner dan radikal yang tercermin dari Ikhwan Wahabiyah (Man Atha'a Allah), kelompok Juhaiman cs dan Salafiyah Muhtasibahnya yang kemudian bermetamorfosis menjadi Salafi Jihadi. Lalu Ikhwanul Muslimin masuk dan berkembang pesat era 60-an 70an pada masa Raja Faishal, kemudian gerakan shohwah Islamiyyah (dengan pengaruh dan warna IM) disupport KSA di era 80an untuk memobilisasi jihad Afghan dan membendung pemahaman liberal hingga meletuslah perang teluk II tahun 1990. Saat itu Syeikh Bin Baz mengeluarkan fatwa kafirnya Saddam Husein (walaupun ia sholat dan mengucap syahadat) dan bolehnya meminta bantuan kafir Amerika untuk melawan kezaliman Saddam dimana kemudian memaksa Saudi untuk menampung ribuan tentara AS di Saudi yang secara tekstual bertentangan dengan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Keluarkanlah kaum musyrikin dari jazirah Arab."

Fatwa ini dikritik oleh para ulama  Shahwah seperti Dr. Salman Al-Audah dan Dr.Safar Al-Hawali. Al-Hawali menulis kitab 'Kasyf Al-Ghummah 'An Ulama Al-Ummah' untuk mengkritik Bin Baz dan Hai'ah Kibar Ulama. Sementara sebagian da'i Salafiyah di Universitas Islam Madinah seperti Muhamamad Aman Jami dan Rabi Bin Hadi Al-Madkhali membela fatwa Hai'ah kibar ulama dan KSA. Al-Madkhali mengarang kitab 'Shadd 'Udwan Al-Mulhidin Wa Hukmu Al-Isti'anah Ala Qitalihim Bi Ghairi Al-muslimin'. Madkhaliyah (sebutan utk sekte ini) kemudiannya bertindak lebih jauh dalam ketaatannya yang mutlak terhadap Alu Su'ud serta menuduh kelompok yang berbeda dengan mereka sebagai Khawarij, Hizbiyin, Quburiyyin, Mubtadi' dan gelar-gelar buruk lainnya. Alu Su'ud yang butuh pada satu kelompok salafiyah yang bisa membantu mendukung sikap-sikap politiknyapun dengan senang hati mensupport Jaamiyah Madkhaliyah sejak tahun 90an. 

Combating Terrorism Center; lembaga akademik Akademi Militer AS di West Point, New York (mengutip lembaga think tank; ICG) melaporkan bagaimana Madkhalis didukung KSA dan menjadi mata-mata setiap jihadis yang pulang ke Saudi dari Afghanistan. "...Madkhali is not well-known in the West and he is no longer a person of much influence in Saudi Arabia. But in the 90s, he was incredibly influential in Saudi Arabia (and he still has a large following among Muslims in Europe). Much of this influence derived from the support he received from the Saudi government. During and after the first Gulf War, the Saudi government faced intense criticism from the leaders of the Sahwa

movement (a politically active strain of Wahhabism) for allowing US troops to be stationed in Saudi Arabia. These leaders had a large following, particularly among the youth. To blunt their appeal, the Saudi government arrested the movement's leaders and strongly backed Madkhali, who supported the regime, was politically quietist, and, most importantly, was effective at siphoning off potential Sahwa recruits, particularly among the youth..."

~~

Diantara sikap ekstrim Madkhalis terhadap Ikhwan, gerakan Shahwah dan tokoh-tokohnya adalah seperti yang Rabi' Al-Madkhali tulis dalam kitabnya 'Adhwa' Islamiyyah Ala Aqidah Sayyid Qutb Wa Fikrih' dimana Al-Madkhali menuduh Sayyid Quthb dengan kekufuran, atheisme dan zindiq; Sayyid Qutub mengatakan adanya wihdatul wujud; mengatakan Al Qur’an makhluk ; selain Allah boleh membuat syariat; berlebihan dalam mengagungkan sifat Allah; menolak hadits-hadits mutawatir; meragukan masalah-masalah aqidah yang jelas wajib diyakini dan lain-lain. Kitab ini kemudian diminta untuk dikoreksi oleh Syeikh Bakr Zaid dimana Syeikh Bakr Zaid karena keinshofannya membantah tuduhan-tuduhan Al-Madkhali dan melarang mencetak kitab tersebut. 

Di Yaman, salah satu tokoh sekte ini Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i menulis buku berjudul 'Iskat Al-Kalb Al-'Awi Yusuf Ibn Abdullah Al-qaradawi'/Mendiamkan Anjing Yang Menggonggong Yusuf Bin Abdullah Al-Qaradhawi untuk membantah pemikiran Syeikh Al-Qaradhawi. Karenanya, tidak mengherankan jika banyak pengikut salafi Yaman yang belajar di Dammaj sangat tajam lidahnya terhadap sebagian ulama yang berbeda dengan mereka. 

Syeikh Albani termasuk yang mengkritik sikap ekstrim Al-Madkhali dalam tuduhannya terhadap Sayyid Qutb terkait ungkapan jahiliyah yang menurut Al-Madkhali adalah pengkafiran terhadap umat Islam. Bahkan menurut Syeikh Albani, hampir di semua kitab Al-Madkhali terdapat sikap ekstrim. (Lihat tulisan Ustad Firanda Andirja dalam webnya dengan judul: Ada Apa Dengan Radio Rodja & Rodja TV (bag 4)? – Manhaj Syaikh Rabî’ dalam Timbangan Manhaj Para Ulama Kibâr). 

Sikap ekstrim Madkhalis dalam membid'ahkan dan mentahzir kelompok lain atas nama ilmu jarh wa ta'dil tidak hanya dibantah oleh kelompok non salafi, Syeikh Salih Fauzan sendiri (anggota Hai'ah Kibar Ulama Saudi) membantah sikap ekstrim Madkhalis dalam mentabdi' dan mentahzir dan menganggapnya sebagai ghibah. Sebab ulama jarh wa ta'dil sudah meninggal. 

Jika Madkhalis mentahzir dan melarang kitab-kitab karangan tokoh Shahwah seperti Salman Al-Audah, Syeikh Bin Baz justru merekomendasikan dan memberikan kata pengantar terhadap kitab-kitab Al-Audah dan menyebutnya sebagai Al-Akh Al-Allamah (lihat tetralogi membumikan Islam 'Silsilah Rasail Al-Ghuraba'/Al-Uzlah Wa Al-Khulthah Ahkam wa Ahwal' yang dicetak tahun 1993. 

Sikap ekstrim; loyalitas mutlak Madkhaliyah terhadap penguasa dan permusuhan mereka terhadap para ulama dan umat Islam yang berseberangan dengan mereka membuat musuh-musuh mereka menggelari sekte ini sebagai 'Murjiah Ma'al Hukkam wa Khawarij Ma'a Ad-Duah Wa Aamatul Muslimin/Bersikap layaknya Sekte Murjiah ketika berhadapan dengan penguasa dan menjadi khawarij ketika berhadapan dengan para da'i dan umat Islam. 

~~

Bisa jadi, banyak orang yang menduga bahwa sangat tidak mungkin bagi sekte Madkhalis untuk melakukan kekerasan bersenjata dan melakukan penculikan serta pembunuhan terencana mengingat sekte ini adalah yang paling gencar meng'khawarij'kan perilaku seperti itu. Namun, apa yang mereka lakukan berupa pemberontakan terhadap pemerintah sah Libiya (GNA) serta penculikan dan pembunuhan terhadap Sekjen Hai'ah Ulama Libiya Syeikh Dr. Nadir Al-Umrani membuktikan kepada kita betapa sekte ini begitu mudah untuk dicuci otaknya sesuai dengan keinginan para tuannya. Belum lagi dengan penculikan dan pembunuhan da'i dan ulama di Aden Yaman yang diduga melibatkan tokoh Madkhalis Yaman Hani' Bin Brik. 

Dalam wawancara dengan New York Time Maret 2010, menteri luar negeri Saudi saat itu; Sa'ud Al-Faishal mengeluarkan statement bahwa masyarakat Saudi sedang menuju kepada masyarakat yang liberal. Sementara itu aktivis liberal Saudi yang juga Sekjen Jaringan Liberal Saudi Su'ad As-Syammari dalam wawancara dengan majalah Deutsche Welle (DW) Jerman yang berbahasa Arab pada Mei 2012 menegaskan bahwa 70% dari masyarakat Saudi adalah liberal. Su'ad juga menyebutkan beberapa nama neo-salalafis Saudi yang berpaham liberal seperti Abdul Muhsin Al-Ubaikan dan Ahmad Al-Ghamidi dan lain-lain. 

Sejatinya, ada dua kelompok besar liberal di Saudi, Kaum liberalis Sosial yang menuntut reformasi dan kebebasan sosial serta pembatasan pengaruh Agamawan terutama di Komite Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kelompok ini didukung oleh Alu Su'ud baik secara terang-terangan ataupun diam-diam. Sementara itu kaum liberalis politik yang menuntut kebebasan berpendapat dan reformasi politik rata-rata dimusuhi oleh Penguasa KSA karena mereka terkadang juga berkoalisi dengan tokoh-tokoh Shahwah. 

Cukup mengherankan memang bagaimana kaum Liberalis dan Madkhalis bisa berjalan berbarengan di Arab Saudi padahal Madkhalis adalah sekte konservatif dan kaku dalam menyikapi masalah-masalah ikhtilat, dunia hiburan dan lain-lain yang saat ini gencar dipromosikan MbS melalui General Entertainment Authority. Sampai saat ini kita (saya) belum mendengar kecaman dan kritik dari Madkhalis terhadap Alu Su'ud yang mengarahkan kehidupan sosial masyarakat Saudi menjadi liberal dan hedonis. Atau jangan-jangan konflik antara Madkhalis vs Ali Su'ud dan Liberalis adalah seperti api dalam sekam yang suatu saat akan membakar semuanya? Dan pada akhirnya Madkhalis juga akan dicampakkan? 

Wallahu A'lam.

Read More

Salah Kalkulasi RUU HIP, PDIP Hadapi Tsunami Politik

Oleh Hersubeno Arief

PDIP dan partai-partai pendukung pemerintah  salah kalkulasi soal RUU HIP. Kelihatannya mereka menduga bakal selamat, sukses menyelundupkan dan menggolkan undang-undang, seperti sebelumnya.

Mumpung sedang pandemi. Mumpung rakyat sibuk dengan urusan perut dan periuk nasi. Mumpung elemen masyarakat kritis dan mahasiswa tak bisa turun ke jalan.

Optimisme itu tidak berlebihan. Sejauh ini mereka selalu sukses.   Bekerja untuk kepentingan oligarki, meloloskan undang-undang di balik tabir pandemi.

Mulai dari UU Minerba, sampai yang kelas kakap seperti UU Kebijakan dan Stabilitas Keuangan Negara alias UU Covid-19.

Semua berhasil digolkan. Melenggang mulus tanpa perlawanan yang berarti. Hanya riak-riak, gelombang kecil yang hilang dengan sendirinya. Tertelan waktu dan berbagai isu.

Tapi kali ini mereka salah hitung. Terlalu serakah dan kemaruk. Aji mumpung.

Mereka barangkali lupa dengan pepatah, tak ada pesta yang tak berakhir. Ketika lampu menyala, dan musik berhenti, mereka seperti tersadar dari mimpi.

Perlawanan publik kali ini bukan hanya riak ombak kecil, yang mengayun dan meninabobokan. Sudah berubah menjadi gelombang pasang.

Bila salah antisipasi bisa menjadi tsunami. Menggulung mereka sampai jauh ke daratan. 

Tsunami politik tidak hanya bagi PDIP, tapi juga bagi pemerintahan Jokowi.

Setelah terpecah belah selama rezim Jokowi berkuasa, baru kali inilah kekuatan agama dan nasionalis bersatu.

Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, PBNU, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) sampai Forum Purnawirawan TNI Polri.

Belum lagi berbagai ormas dan elemen-elemen masyarakat lain yang tak terhitung jumlahnya. Semua bersatu padu menolak RUU HIP.

Padahal MUI  masih dipimpin (non aktif) oleh Wapres Ma’ruf Amin. Di kalangan purnawirawan ada mantan Wapres Try Sutrisno yang kini menjadi anggota Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP).

Mereka adalah bagian dari rezim penguasa. RUU HIP tak lagi membuat mereka melakukan kalkulasi politik pragmatis. Ini merupakan soal prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar.

(Eforia kekuasaan)

PDIP tampaknya sedang eforia kuasa. Mereka lupa atau mungkin terlalu percaya diri. Berani dan nekad menabrak isu yang selama ini menjadi tabu terbesar (the biggest taboo) bangsa. Masalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kebangkitan PKI.

Dua isu itu langsung membuat berdiri tanduk berbagai elemen masyarakat. Menyatukan kekuatan yang selama ini terpecah belah.

Tak ada pilihan lain bagi PDIP harus menarik diri. Mundur teratur. Kecuali bila ingin hancur.

Apalagi partai-partai pemerintah yang sebelumnya sempat mendukung, langsung balik badan dan cuci tangan. PDIP ditinggal sendirian menghadapi badai.

Tudingan anti agama dan memberi ruang kebangkitan PKI terlalu berat untuk ditanggung. Stigma ini sangat kuat melekat pada PDIP. Baik karena faktor sejarah maupun representasi anggota dewan dan pemilihnya.

Apalagi rakyat kini sedang sangat sensitif dan waspada atas isu dominasi modal dan TKA Cina. Negara kapitalis sekaligus komunis.

Pemerintah setelah melalui perdebatan sengit di jajaran Polhukam akhirnya  melemparkan bola panas itu kembali ke DPR.

Tinggallah PDIP yang kini harus bersih-bersih. Berkelit sana-sini, berusaha menyelamatkan diri.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya bersedia memasukkan TAP MPRS No XXV Tahun 1966 tentang  pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam RUU HIP.

Hasto juga menyatakan partainya setuju menghapus pasal tentang ciri pokok Pancasila yang dikristalisasi dalam Trisila dan Ekasila. Sebelumnya ketentuan itu dicantumkan dalam Pasal 7 RUU HIP.

Dalam Pasal 2 disebutkan:  Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

Sementara dalam Pasal 3  Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Usulan ini bukan barang baru. Formula dan rumusan kalimatnya persis seperi yang disampaikan Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Tanggal 1 Juni inilah yang kemudian pada tahun 2016 ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Hari Lahirnya Pancasila.

Soal peras memeras Pancasila ini belakangan PDIP melalui Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengelak dan menyatakan bukan usulan partainya.

Dia mengaku punyi buktinya. Namun dia menolak menyebutkan usulan siapa dan dari partai apa?

Di medsos beredar pidato Ketua Umum PDIP Megawati yang kembali menyitir gagasan Bung Karno memeras Pancasila hanya menjadi Ekasila. Pidato itu disampaikan pada HUT PDIP ke-44 di Jakarta (2017).

Dengan fakta-fakta itu agak sulit bagi PDIP membantah. RUU usulan itu berasal dari mereka. Yang menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU HIP kader PDIP Rieke Diah Pitaloka.

Secara historis maupun politik, PDIP paling berkepentingan. Jadi sulit bagi mereka untuk buang badan begitu saja.

Belakangan para pimpinan DPR juga sepakat untuk menunda pembahasan. Namun itu tampaknya tidak cukup.

Hampir semua elemen masyarakat menginginkan agar RUU tersebut dicabut, dibatalkan.

Selain isu PKI dan atheisme yang menafikan keberadaan tuhan dan agama, banyak yang khawatir Pancasila akan kembali menjadi alat gebuk rezim terhadap lawan-lawan politiknya.

Kekhawatiran yang punya alasan sejarah cukup kuat. Orde Lama maupun Orde Baru pernah melakukan hal serupa.

PDIP harusnya belajar dari sejarah. Mereka pernah berada dalam kekuasaan,  kemudian berada di luar kekuasaan. Kini kembali berada di dalam kekuasaan.

Alat pemukul yang mereka ciptakan selama berkuasa, boleh jadi saat ini efektif untuk menggebuk lawan-lawan politiknya. Namun jangan lupa,  suatu saat bisa digunakan oleh penguasa untuk menggebuk balik mereka.

Apa tidak ingat bagaimana rasanya menjadi oposisi. Mengalami represi berkepanjangan selama Orde Baru berkuasa?

Bukankah sejarah  selalu berulang? Secara hukum alam (sunatullah) kekuasaan itu juga akan dipergilirkan.

Sekali lagi, belajarlah dari sejarah. Tidak ada kekuasaan yang abadi. Mawas dirilah….end

Read More

PDIP Mau Buang Badan, Tapi Badannya Terlalu Besar

By Asyari Usman

Kembali ke isu RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). PDIP akhirnya mundur. Mereka bersedia mencantumkan Tap MPRS XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan komunisme dan PKI sebagai konsideran RUU. Mereka juga bersedia menghapuskan Trisila dan Ekasila dari RUU itu. PDIP adalah pihak yang mengusulkan kedua materi ini.

Kedua hal ini memunculkan tentangan keras dari semua ormas dan lembaga Islam. Peniadaan Tap MPRS larangan PKI, komunisme dan marxisme-leninisme itu, plus degradasi Pancasila menjadi “Gotong Royong” dan agama disetarakan dengan kebudayaan, memicu kecurigaan terhadap RUU HIP.

Kecurigaan itu sampai pada dugaan bahwa pihak yang memprakarsai RUU ingin membangkitkan kembali komunisme dan PKI di Indonesia. Tentu saja umat beragama, terutama umat Islam, bereaksi sangat keras. NU dan Muhammadiyah menolak. Mereka meminta agar RUU HIP tidak saja direvisi, melainkan dicabut total. Tidak usah dibahas lagi.

Begitu juga Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI malah mengeluarkan maklumat keras bernada ultimatum jika RUU HIP masih berkonten pasal-pasal anti-agama. Didukung 34 MUI provinsi, MUI Pusat menyimpulkan RUU HIP ‘original’ bisa menjadi jalur legal bagi para pendukung PKI dan komunisme untuk bangkit kembali.

Yang sangat mengkhawatirkan, selain penyingkiran Tap larangan komunisme-PKI, adalah Pasal 7 RUU HIP. Di ayat (2) pasal ini, Trisila diuraikan sebagai “sosio-nasionalisme”, “sosio-demokrasi”, dan “ketuhanan yang berkebudayaan”.

Dua istilah pertama yang ini entah apa maksudnya. Tapi, yang terpenting, kita perlu fokus ke istilah ketiga. Yaitu, “ketuhanan yang berkebudayaan”.

Terminologi ini berpotensi mengaburkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa di Pancasila. Bahkan, banyak orang yang berpendapat bahwa istilah “ketuhanan yang berkebudayaan” memberikan ruang yang sangat bebas untuk menafsirkan eksistensi agama dalam kehiudpan berbangsa dan bernegara. Salah satu tafsiran orang adalah menyamakan agama dengan kebudayaan. Atau, bisa dikatakan pasal ini akan ‘mewajibkan’ agama menyerap kebudayaan.

Jadi, RUU HIP sengaja diisi dengan diksi dan narasi yang tak jelas. Penuh dengan poin-poin yang tidak substantif. Seandainya menjadi UU, maka anasir-anasir pro-PKI secara bertahap akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan infiltrasi komunisme ke dalam sistem sosial yang berbasis ketuhanan. Kalau sempat menjadi UU, berarti inflitrasi itu legal.

Dengan membaca kemungkinan ini, umat Islam tampaknya akan menyalakan ‘sistem peringatan dini’ (early warning system). Agar umat senantiasa waspada. Terutama terhadap manuver PDIP. Kelihatannya, partai berlambang Banteng galak tsb tidak akan menyerah.

Mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka bisa saja datang kembali dengan upaya penghapusan Tap MPRS larangan komunisme-PKI. Dan juga gagasan ekstraksi (menciutkan) Pancasila. Supaya, berat dugaan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa perlahan bisa hilang dan tidak tertulis lagi di dokumen negara maupun teks-teks akademik.

Wakil Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan bahwa peniadaan Tap MPRS larangan komunisme di deretan konsideran RUU HIP, bukan inisiatif partainya. PDIP difitnah seolah mendukung kebangkitan kembali komunisme. Begitu juga soal Trisila dan Ekasila. PDIP juga terfitnah, kata Basarah.

Namun, catatan yang ada menunjukkan bahwa kedua hal itu berasal dari Partai Banteng. Kalau bukan PDIP, kenapa mereka yang sibuk mengatakan bahwa Tap MPRS larangan komunisme sekarang sudah dicantumkan di RUU. Sedangkan Trisila dan Ekasila sudah dihapus.

Kelihatannya, PDIP mau buang badan. Cuma, badannya terlalu besar. Sehingga, mau dibuang ke mana pun, tetap terlihat.[]

18 Juni 2020

(Penulis wartawan senior)

Read More