Rieke Diah Pitaloka, Aktor Memimpin Pleno RUU-HIP sebelum PDI-P Copot dari Pimpinan Badan Legislasi

Fraksi PDI-P mengeluarkan anggotanya, Rieke Diah Pitaloka, dari posisi Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) di DPR.  Sebelumnya Rieke dikenal sebagai ketua komite kelompok kerja Ideologi Pancasila (HIP) dan telah memimpin rapat pleno terkait RUU tersebut.

 "Ketua komite kerja Ny. Rieke, yang memimpin pleno, juga virtual karena dia adalah pemimpin lain dari luar gedung DPR," kata Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Achmad Baidowi ketika konfirmasi, Rabu (8/7/2020).

PDI Perjuangan telah menggantikan Rieke Diah Pitaloka dari kursi Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.  Surat penggantian untuk Rieke ini juga telah diterima oleh para pemimpin Badan Legislasi lainnya.

"Ya, salinan surat itu sudah diterima oleh Sekretariat Badan Legislatif," kata Wakil Ketua Badan Legislatif Achmad Baidowi, Rabu (8/7).

Sebelumnya, Badan Legislatif Indonesia (Baleg) Republik Indonesia mengadakan pertemuan evaluasi program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020.  PKS mengusulkan agar RUU Ideologi Pancasila ditarik dari Prolegnas.

Pertemuan itu diadakan di ruang rapat Baleg, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).  Anggota Legislatif F-PKS, Mulyanto, menyarankan agar RUU HIP ditarik dari Prolegnas dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Sejumlah fraksi di DPR kembali menanyakan sikap pemerintah terkait RUU Ideologi Pancasila (RUU HIP).

 Selama rapat kerja antara Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yasonna, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS Bukhori meminta Yassona untuk menjelaskan langkah pemerintah dalam  menanggapi permintaan publik yang meminta untuk menarik RUU HIP.

Wakil Ketua Badan Legislatif dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya mengatakan, RUU tentang Kebijakan Ideologi Pancasil (RUU HIP) tidak dapat langsung dikecualikan dari Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2020.  Alasannya, katanya, adalah bahwa RUU HIP telah menjadi domain pemerintah.

Read More

Jokowi Menggunakan Ancaman Perombakan Kabinet untuk Mendorong Kinerja Menteri, Efektifkah ?

Pidato Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang berapi-api dalam pertemuan baru-baru ini dengan anggota kabinetnya, yang diedarkan pada hari Minggu, tampaknya menjadi tanda frustrasinya pada kurangnya kemajuan dalam perang melawan pandemi COVID-19 dan ancaman yang dia akan merombak tim menteri jika tidak ada kemajuan dalam upaya ini.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pada hari Senin bahwa sebelum menyampaikan pidato pada tanggal 18 Juni, di mana ia mengancam akan menggantikan menteri yang gagal memberikan hasil dalam pertarungan COVID-19 dan membubarkan badan-badan pemerintah, Presiden Jokowi telah sering memberikan peringatan kepada anggota Kabinet yang dia anggap tidak cukup melakukan dalam menangani pandemi dan dampak ekonominya.

"Presiden khawatir para pembantunya berpikir bahwa ini adalah situasi normal. Mereka [menteri] perlu diingatkan " kata Moeldoko kepada wartawan, Senin.

Moeldoko mengatakan bahwa di antara banyak masalah yang paling dikhawatirkan Jokowi adalah perawatan kesehatan dan pemberian bantuan sosial.

“Setelah kami melihat ke dalamnya, ada masalah yang perlu dibahas, seperti bagaimana membangun sinergi antara BPJS Kesehatan [Badan Kesehatan dan Jaminan Sosial], pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan, masalah pengumpulan data tentang petugas kesehatan dan peraturan yang rumit, ”kata Moeldoko.

Dalam sebuah video yang dirilis pada hari Minggu oleh kantor pers Presiden, Jokowi menyampaikan pidato kemarahan yang tidak biasa, mengatakan bahwa ia akan melakukan perombakan kabinet, membubarkan badan-badan pemerintah atau mengeluarkan peraturan pemerintah lain sebagai pengganti undang-undang (Perppu) jika menteri gagal secara efektif menangani pandemi dan dampak ekonominya. Video itu adalah rekaman pertemuan Kabinet tertutup pada 18 Juni, yang pertama kali diatur selama pandemi dengan protokol kesehatan yang berlaku.

"Saya akan mengambil langkah luar biasa untuk 267 juta warga kami. Ini bisa berupa lembaga pembubaran, atau bisa menjadi perombakan [Kabinet], saya telah memikirkan banyak pilihan," kata Jokowi dalam pidato tersebut.

Jokowi mendesak anggota kabinetnya untuk bekerja lebih keras dalam upaya mempercepat implementasi beberapa kebijakan, secara khusus menyebutkan program bantuan sosial pemerintah dan juga insentif keuangan bagi para pekerja kesehatan negara, ketika ia menyoroti lambatnya pencairan COVID pemerintah -19 anggaran respons.

“Kami telah menganggarkan Rp 75 triliun tetapi hanya 1,5 persen yang telah dicairkan. Semua uang yang seharusnya untuk orang-orang terjebak di sana, "katanya. “Program bantuan sosial yang sangat dinanti-nantikan harus dicairkan dengan cepat. ”

Jokowi menambahkan bahwa ia akan bersedia mengambil risiko "reputasi politiknya" untuk menghadapi konsekuensi kebijakan yang diambil selama pandemi.

Ini bukan pertama kalinya Jokowi menggunakan ancaman perombakan untuk mendorong kabinetnya untuk bertindak. Pada bulan Februari, selama pertemuan pribadi dengan selebriti media sosial dan influencer, Presiden mengatakan bahwa ia akan menggantikan menteri kabinet yang gagal beradaptasi dan memberikan hasil.

Pekan lalu, selama kunjungan ke Surabaya, Jawa Timur, yang telah menjadi hot spot terbaru untuk COVID-19, Jokowi memperingatkan tentang krisis kesehatan dan ekonomi ketika pandemi terus menghancurkan negara itu. Selama pertemuan dengan para pejabat setempat di sana ia menetapkan batas waktu dua minggu bagi para pejabat untuk mengatasi pandemi.

"Saya akan memantau situasi dengan seksama setelah dua minggu dan melihat apakah ada kemajuan bagus dalam hal ini," kata Jokowi.

Analis politik mengatakan bahwa pernyataan Jokowi 18 Juni menandai perubahan dalam pendekatannya terhadap pandemi yang memburuk, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 2.600 orang dan menginfeksi lebih dari 50.000.

Direktur eksekutif jajak pendapat lokal KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengatakan bahwa dengan pernyataannya baru-baru ini Jokowi ingin pejabat di pemerintahannya memiliki pendekatan yang lebih disiplin dalam menangani COVID-19, meskipun peringatan itu mungkin terlalu sedikit, sudah terlambat.

“Video ini seharusnya [dirilis] pada bulan Maret. Inilah yang kami butuhkan pada awal Maret, ”kata Kunto, merujuk pada kelompok pertama kasus COVID-19 yang diumumkan pemerintah saat itu.

Peneliti di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) yang berbasis di Jakarta Noory Okthariza mengatakan bahwa meskipun Presiden Jokowi menggunakan pidatonya untuk menguji air perombakan yang mungkin, ia ingin anggota kabinetnya untuk meninggalkan bisnis mereka seperti biasa. dalam berurusan dengan COVID-19.

“Saya pikir Jokowi ingin menyampaikan pesan melalui sikap tegas yang dia tunjukkan. Dalam perombakan sebelumnya, ia membiarkan beberapa masalah Kabinet dibahas oleh publik dan anggota koalisinya yang berkuasa sebelum akhirnya memutuskan untuk merombak kabinet. ”

Noory juga mempertanyakan mengapa perlu waktu lama bagi tim Presiden untuk menyampaikan pidato itu di depan umum, yang memberi kesan dia "telah gagal dalam upayanya sebelumnya untuk membuat para menterinya menganggap COVID-19 lebih serius."

Anggota parlemen dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan kritik Jokowi terhadap para menterinya dibenarkan karena beberapa anggota kabinet tidak efektif dalam pekerjaan mereka.

"Beberapa anggota Kabinet berkomunikasi [kebijakan mereka] dengan publik tetapi tidak berkoordinasi dengan menteri lain, menghasilkan pendekatan yang berbeda untuk beberapa masalah, seperti dalam masalah karantina, pelonggaran pembatasan sosial skala besar [PSBB] dan pekerja asing dari Tiongkok, antara lain, ”kata Arsul.

Politisi Partai Demokrat Ossy Dermawan, sementara itu, mengatakan bahwa waktu rilis video dapat menunjukkan bahwa itu hanya aksi publisitas. “Mengapa konten [video] ini dirilis ke publik sekarang? Tidak mengherankan bahwa banyak orang berpikir ini adalah bagian dari upaya Presiden untuk mengalihkan kesalahan atau bahwa itu hanya aksi publisitas, tetapi saya tidak memiliki jawaban yang tepat. " (wk)

Read More

Survei LKSP: Muhammadiyah dan PKS yang Paling Peduli saat Pandemi terhadap Masyarakat

Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) beberapa saat lalu menggelar survei persepsi publik untuk mengukur kesadaran dan kesiapan masyarakat menghadapi pandemi, serta respons publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi.  

Salah satu yang menjadi materi survei adalah menilai persepsi publik soal organisasi masyarakat yang peduli dengan kepentingan warga di masa pandemi COVID-19. 

Hasilnya adalah : Muhammadiyah (17,26%), Ikatan Dokter Indonesia (16,51%), Nahdlatul Ulama (12,55%) dan Relawan Indonesia Bersatu Lawan Corona (10,47%), Aksi Cepat Tanggap (6,13%), PKPU (5,19%), MUI (4,53%), PMI (3,21%), Gugus Tugas COVID-19 (2,26%), FPI (1,51%), BNPB (1,32%) dan lainnya (16,13%). 

“Temuan itu menunjukkan bahwa kepentingan warga tidak hanya berkaitan dengan penanggulangan bencana dan bantuan sosial yang diberikan, melainkan juga advokasi terhadap kepentingan publik di masa krisis. Karena pandemi COVID-19 telah menimbulkan krisis di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tak hanya mengancam kesehatan,” ungkap Hafidz Muftisany, jelas juru bicara LKSP dalam rilisnya, Senin (30/6). 

Sementara itu untuk partai politik yang dipandang peduli terhadap kepentingan warga di saat pandemi yang tertinggi adalah PKS (39,91%), Gerindra (22,23%), PDIP (11,33%), Partai Demokrat (9,38%), PKB (4,30 %), PAN (4,15%), Golkar (2,05%), Nasdem (1,71%), dan PPP (0,78%), yang menjawab tidak tahu (4,15%). 

Survei dilakukan antara 20-27 Mei 2020 dengan melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2,183 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap-tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring setelah dipastikan terkontak secara individual. 

Hafidz juga menyebutkan, bukan hanya kebijakan di bidang kesehatan seperti pemberlakuan protokol kesehatan dan penerapan PSBB yang mendapat respons publik, tetapi juga kebijakan strategis lain seperti penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pembahasan RUU Cipta Kerja, program Kartu Prakerja dan izin tenaga kerja asing (TKA) masuk Indonesia. 

Muhammadiyah dalam menangani corona telah membentuk Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC), dan merawat pasien positif di lebih dari 50 RS yang dibinanya seluruh Indonesia. Tercatat telah ada 417 pasien positif yang dirawat di RS Muhammadiyah, juga 2.201 PDP dan 3.404 ODP. 

Sementara untuk partai politik sebagaimana parpol lain , PKS menggalang dana hingga lebih dari Rp 90 miliar dan telah mendistribusikan bantuan mereka ke berbagai fasilitas rumah sakit juga termasuk warga terdampak. 

Sumber : Kumparan

Read More

INNALILLAHI : KH. HILMI AMINUDDIN MENINGGAL DUNIA

Pendiri Partai Keadilan (PK) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KH Hilmi Aminuddin, Selasa (30/6), disampaikan oleh politikus PKS Mardani Ali Sera. dalam cuitan di Twitter, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera membenarkan bahwa Ustaz Hilmi meninggal dunia pukul 14.24 WIB di Ruang Berlian Timur RS Santosa Central, Jl Gardujati, Bandung.

Mantan Presiden PKS yang juga Mantan Menteri Menkominfo 2009-2014, Tifatul Sembiring, juga menyampaikan kabar duka ini. Menyatakan turut berduka atas meninggalnya Ustaz Hilmi. "Innalillahi wa innailaihi rajiuun, telah meninggal dunia guru kami KH. Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro PKS (2003-2015). Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. waj 'aljannata matswaahu. Wawassi' madkhalahu wakhaffif hisaabuhu. Mohon dimaafkan, mohon didoakan...".

Ustadz Cahyadi Takariawan, murid KH Hilmi Aminuddin hingga membuat sebuah tulisan untuk Almarhum :

KH. HILMI AMINUDDIN : HARI INI ENGKAU PERGI

"Tak mampu kami lukiskan kesedihan hati. Engkau meninggalkan kami hari ini.Insyaallah engkau istirahat di tempat terbaik. Kami tak mampu menyediakan tempat istirahat terbaik untukmu. Engkau akan mendapatkan perawatan terbaik. Kami tak mampu memberikan perawatan terbaik untukmu.Terngiang selalu nasehatmu di bulan Syawal lalu:"Nilai kita sebagai manusia ditentukan oleh amal perbuatan kita, bukan oleh perlakuan yang kita terima. Kualitas seseorang diukur dari kebaikan atau keburukan yang dilakukannya, bukan dari kebaikan atau keburukan yang diterimanya.Orang berkualitas baik akan senantiasa berbuat baik, meskipun ia menerima perlakuan buruk.Orang berkualitas buruk akan tetap berbuat buruk, meskipun ia menerima perlakuan baik.Selamat jalan guruku. Surga terhampar untukmu, insyaallah juga 

Ust Salim A Fillah yang ikut berduka memberikan tulisan mengenai perasaan beliau terhadap Almarhum Ust KH Hilmi Aminuddin :

Selamat jalan ya Syaikhanaa, Engkong KH. Hilmi Aminuddin Hasan 😭...

.

Wafatnya 'ulama adalah tercabutnya satu tonggak ilmu; tertutupnya satu pintu fiqh; tercerainya seikat simpul ajaran; dan terputusnya teladan akhlaq. Ia duka semesta.

.

Tapi kami bersaksi ya Syaikhanaa, engkau telah meneladankan semua yang kautaujihkan agar kader-kader dakwah menjadi insan yang;

.

(1) Atsbatu Mauqifan (paling teguh pendiriannya)

.

(2) Arhabu Shadran (paling lapang dadanya)

.

(3) A’maqu Fikran (paling mendalam pemikirannya)

.

(4) Ausa’u Nazharan (paling luas pandangannya)

.

(5) Ansyathu 'Amalan (yang paling giat dalam kerjanya)

.

(6) Ashlabu Tanzhiman (yang paling kokoh strukturnya)

.

(7) Aktsaru Naf’an (yang paling banyak manfaatnya)

.

اِنّا لِلّهِ وَاِنّا اِلَيْهِ رَجِعُوْنَ.

.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحمه وَعَافِه وَاعْفُ عَنْه وَأَكْرِمْ نُزُلَه وَوَسِّعْ مُدْخَلَه وَاغْسِلْه بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّه مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْه دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِه وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِه وَأَدْخِلْه الْجَنَّةَ وَأَعِذْه مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

.

آمــــــــــــــــــين يا رب العالمين

Read More

(Wawancara Eksklusif) Janji Pentagon ke Indonesia Soal Laut China Selatan

KRI Diponegoro-365 bersama USS Chung-Hoon (DDG-93)

Situasi di Laut China Selatan memanas. China semakin berani mengklaim wilayah-wilayah perairan milik negara lain di sana. Berbagai taktik dilakukan mulai dari melarang pencarian ikan, menenggelamkan kapal, hingga membentuk wilayah administrasi baru secara sepihak.

Salah satu insiden yang masih hangat adalah insiden West Capella, bulan lalu di perairan Malaysia. Di tengah pengeboran lepas laut, yang dilakukan kapal West Capella, China mengirimkan kapal survei dan coast guard untuk melakukan pemindaian. Menganggapnya sebagai langkah provokasi, Malaysia mengirim kapal Angkatan Laut-nya ke lokasi yang sama.

Dalam insiden tersebut, Amerika Serikat ikut terlibat. Dengan kapal perang yang dimiliki, mereka mengawal kapal Angkatan Laut Malaysia, menegaskan dukungan kepada negara-negara ASEAN. Mereka menyebutnya sebagai "presence operation", mengingatkan China bahwa ada Amerika Serikat juga di Laut China Selatan.

Reed B. Werner, Deputy Assistant Secretary of Defense untuk wilayah ASEAN, dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, bercerita banyak soal situasi di Laut China Selatan. Tak berhenti di situ, ia juga memperingatkan Indonesia soal China yang semakin agresif, bahkan di tengah pandemi Corona (COVID-19). Berikut petikan wawancara eksklusif Istman Musaharun dari Tempo.co dengan Reed B. Werner via sambungan internasional pada pekan lalu.

T. Pantauan kami, China semakin agresif dalam mengklaim wilayah-wilayah perairan di Laut China Selatan. Apa sikap Amerika Serikat, sebagai sekutu negara-negara di Asia Tenggara, soal itu?

J. Kami memiliki perhatian khusus terhadap situasi di Laut China Selatan. Komitmen kami adalah mewujudkan wilayah Laut China Selatan yang bebas dari konflik, menghormati wilayah perairan masing-masing, dan menjunjung penyelesaian masalah secara damai.

T. Apa tidak khawatir dengan langkah China yang mulai berani masuk ke wilayah perairan negara lain dan mengklaimnya sebagai milik mereka?

J. Tentu kami memiliki kekhawatiran terhadap aktivitas China di Laut China Selatan. Mereka memaksa negara-negara Asia Tenggara (untuk memberikan wilayah perairan mereka) dan menghalangi akses mereka ke sumber daya laut yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Mereka melakukan semua itu di saat mayoritas negara-negara Asia Tenggara sibuk dengan COVID-19.

Kami terus memonitor aktivitas mereka mulai dari pengerahan armada, kapal survey, hingga kapal coast guard. Hal itu termasuk ketika mereka mengganggu pengeboran lepas laut oleh Kapal Malaysia.

T. Trend aktivitas China di Laut China Selatan seperti apa?

J. Ini bagian dari tren yang lebih besar. Sejak Januari, mereka sudah melakukan pengawalan terhadap kapal-kapal (ikan). Selain itu, secara sepihak, mereka juga melarang aktivitas perikanan, membentuk wilayah administrasi baru, dan secara terus menerus melanggar hukum internasional (UNCLOS) seperti yang terjadi di Natuna beberapa waktu lalu. Kami juga sadar aksi mereka menenggelamkan kapal Vietnam di Kepulauan Paracel April lalu.

Manuver militer mereka juga tidak professional. April lalu, kapal perang China mengunci senjata radar mereka ke kapal Angkatan Laut Filipina, memberi sinyal seolah-olah mereka akan menenggelamkan kapal itu. Selain itu, juga ada aktivitas pesawat yang tidak perlu. Ini jelas mengkhawatirkan dan kami terus mengawasi mereka.

T. Pantauan Amerika Serikat, kenapa China tiba-tiba menjadi sangat agresif akhir-akhir ini? Apakah memanfaatkan momen pandemi COVID-19?

J. Kami tidak tahu pasti apa motif China (tiba-tiba semakin agresif) dan apakah hal tersebut berkaitan dengan pandemi COVID-19. Apa yang bisa kami katakan, China sadar bahwa negara-ngeara ASEAN disibukkan oleh pandemi COVID-19 dan di saat bersamaan mereka menciptakan ketidakstabilan di Laut China Selatan.

T. Apakah maksud anda mereka bersikap pragmatis terhadap situasi COVID-19?

J. Saya katakan kembali bahwa kami tidak tahu motif mereka, namun mereka sadar bahwa negara-negara ASEAN tengah sibuk dengan COVID-19. Virus tersebut diyakini berasal dari China, mereka juga tengah menanganinya, namun mereka tetap melanjutkan aktivitas di Laut China Selatan.

T. China sudah memiliki dua pulau buatan yang siap dengan alutsista. Bisa dikatakan mereka sudah punya posisi kuat di Laut China Selatan. Menurut Amerika, bagaimana negara-negara Asia Tenggara harus meresponnya?

J. Pertama, ingin saya sampaikan bahwa Indonesia sudah bersikap tepat dengan tidak terintimidasi oleh aktivitas China dan tetap menjunjung konvensi internasional.

Untuk merespon China yang sudah siap siaga di Laut China Selatan, penting bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bersatu mendorong mundur aktivitas China. Itu hal yang sangat kritikal. Setiap kali China melanggar hukum internasional, lawanlah.

T. Amerika Serikat bisa membantu apa untuk itu (melawan Militer China)?

J. Kami secara berkelanjutan terus membangun kapasitas militer negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, juga membangun kesadaran mereka terhadap wilayah maritim masing-masing. Amerika Serikat membantu negara-negara Asia Tenggara untuk hal tersebut.

T. Amerika Serikat membantu Malaysia dengan mengirimkan drone untuk menjaga wilayah perairan mereka. Apakah Indonesia akan mendapat bantuan serupa?

J. Saya tidak bisa menyampaikan detail kerjasama Pentagon dengan negara lain. Namun, kami akan terus membantu (Indonesia) lewat latihan militer bersama, menyediakan bantuan keamanan, teknologi militer, serta pertukaran informasi soal situasi di Laut China Selatan.

T. Bisa dielaborasi bantuan Amerika Serikat untuk Indonesia? Mungkin "Presence Operation" seperti di Malaysia?

J. Apa yang kami kerjakan dengan Indonesia adalah meningkatkan bantuan keamanan. Misalnya, perihal alutsista, kami sedang berdiskusi untuk pengadaan (tambahan) helikopter AH-64 Apache dan perlengkapan militer lainnya yang bisa meningkatkan keamanan maritim Indonesia. Soal latihan militer bersama, akan diperluas ke situasi-situasi yang lebih kompleks. Hal itu untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengawasi dan menjaga wilayah perairan mereka (di Laut China Selatan).

T. Kapan semua itu akan diwujudkan?

Wah, anda menanyakan hal yang susah. Seperti yang anda tahu, sekarang kami sedang menghentikan sementara operasi militer akibat pembatasan perjalanan (efek COVID-19). Jadi, untuk saat ini, masih belum jelas kapan latihan militer bersama akan digelar kembali. Semoga saja bisa sesegera mungkin.

T. Berarti, menunggu pandemi COVID-19 reda?

J. Saya percaya kami akan langsung meningkatkan latihan militer bersama (dengan Indonesia) begitu situasi memungkinkan.

T. Kembali ke penyelesaian masalah di Laut China Selatan, bagaimana Amerika Serikat akan menyeimbangkan pendekatan militer dan diplomatik? Situasi sudah memanas di Laut China Selatan dan sepertinya pendekatan militer tak terhindarkan.

J. Ada berbagai cara untuk menyelesaikan masalah di Laut China Selatan. Amerika terus berkomunikasi dengan China. Apabila ada aktivitas mereka yang tidak wajar, kami langsung memberitahu mereka soal kekhawatiran kami. Tentu jalur diplomasi juga diandalkan oleh diplomat Amerika Serikat dan China.

Khusus soal militer, kami menerapkan strategi Deterrence (Pencegahan Perang). Itulah kenapa kami tetap berpatroli, menerbangkan pesawat, menggelar latihan militer, dan membentuk kerjasama pertahanan di Laut China Selatan. Kami juga mengingatkan China untuk terus mematuhi Code of Conduct dan jangan menciptakan ketidakstabilan di Laut China Selatan.

Saya perlu mengakui bahwa China tidak memiliki rekam jejak yang bagus soal mematuhi aturan internasional. Negara-negara Asia Tenggara perlu bekerja sama untuk memastikan Code of Conduct atau aturan internasional dipatuhi China.

T. Anda tadi berbicara soal menjaga komunikasi dengan China. Kita semua tahu bahwa hubungan China dan Amerika Serikat buruk. Bagaimana komunikasi kedua negara saat ini?

J. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kami terus berkomunikasi secara rutin, baik terkait diplomasi maupun militer.

Sumber teks: htps://tempo.co

Read More

Menlu AS Mike Pompeo Sebut Indonesia dalam Bahaya Partai Komunis China

Situasi Laut China Selatan diprediksi bakal terus memanas, seiring dengan aksi kampanye militer China di kawasan tersebut. Salah satu yang meradang adalah Amerika Serikat (AS), yang menganggap Partai Komunis China (CPC) adalah ancaman.

Dalam sebuah konferensi virtual Forum Brussels, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, memastikan bahwa pasukan Angkatan Bersenjata AS akan ditempatkan di sejumlah lokasi baru.

Pengerahan ini ditegaskan Pompeo adalah bagian dari perlawanan terhadap ancaman Partai Komunis China. Setelah memastikan bahwa AS bakal melakukan transfer masif pasukan ke India, sejumlah negara Asia Tenggara juga dalam pengawasan militer AS.

Ternyata, salah satu yang disebut Pompeo adalah Indonesia. Selain Indonesia, ancaman Partai Komunis China juga dianggap bakal berakibat buruk untuk sejumlah negara lainnya, Filipina, Malaysia, dan Vietnam.

"Akan Ada tempat lain (alokasi pasukan Amerika). Saya baru saja berbicara tentang ancaman dari Partai Komunis China. (Ada) ancaman untuk India, Vietnam, Indonesia, Laut China Selatan, dan Filipina," ucap Pompeo dikutip dari Hindustan Times.

"Kami berpikir bahwa itu adalah tantangan waktu bagi kami, dan kami memastikan kami punya sumber daya untuk melakukan itu (pengamanan)," katanya.

Empat kapal perang TNI AL sudah siaga di Perairan Natuna.

Akhir pekan lalu, pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah mengerahkan empat kapal perang ke Perairan Natuna. Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Ahmad Heri Purwono, memastikan pengerahan ini adalah respons TNI dari memanasnya tensi konflik di Laut China Selatan.

"Saat ini situasi meningkatnya tensi di Laut China Selatan ditandai dengan hadirnya kekuatan Angkatan Laut negara-negara yang berkepentingan menimbulkan kekhawatiran di negara-negara kawasan," kata Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono.

Empat kapal perang yang sudah siaga di Perairan Natuna adalah KRI KRI Bung Tomo-357, KRI Yos Sudarso-353, KRI Wiratno-379 dan KRI Bontang-907. (Radhitya Andriansyah)

Sumber teks: vivanews.com

Read More

False Flag Operation : Pembakar Bendera PDIP adalah Simpatisan kader PDI-P sendiri ?

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung MPR/DPR, Edy Mulyadi menyebut pembakaran bendera, termasuk bendera PDI Perjuangan dalam unjuk rasa tersebut di luar rencana.

Edy bahkan menuding kasus tersebut dilakukan oleh penyusup yang sengaja mencari gara-gara dalam aksi tersebut.

Menurut rangkuman akun Intelektual Jadul di Twitter hal itu dilakukan oleh kader PDI-P sendiri sedang PDI-P menunjuk kepada kumpulan massa yang berdemo. Lalu siapa pelaku sebenarnya ?

Apakah Benar ini Operasi Intelijen ? dan seberapa efektifnya operasinya berhasil mengaburkan konsentrasi kelompok kontra UU-HIP dan juga upayanya untuk menggertak gerakan massa yang menolak aturan undang-undang yang dinilai berbau ajaran PKI tersebut ? waktu akan menjawabnya.

Read More

Bikin rendang sendiri, Gordon Ramsay Belajar Langsung ke Sumatera Barat.

Kelezatan rendang yang merupakan masakan khas Minangkabau telah terkenal sampai ke Mancanegara. Sebagai buktinya, Gordon Ramsay seorang koki selebriti asal Inggris bahkan langsung mencoba memasak sendiri dan juga mengunjungi langsung dari pemasak aslinya di Sumatera Barat.

Tidak hanya itu, kekuatan budaya dan tradisi Minangkabau menjadi daya tarik tersendiri sehingga Sumatera Barat terpilih menjadi lokasi syuting dari berbagai penawaran negara lain. Kabupaten Tanah Datar Luhak Nan Tuo pun beruntung, dikunjungi tim yang bekerja sangat profesional tersebut.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno beserta Ny. Nevi Irwan Prayitno dan Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi bersama Ketua TP PKK Ny. Emi Irdinansyah secara khusus di kesempatan itu juga ikut menyambut Gordon Ramsey dan rombongan di Istano Basa Pagaruyung.

Tayangan Gordon Ramsay yang syuting 19 sampai 22 Januari 2020 didampingi William Wongso pakar kuliner Indonesia untuk program “Gordon Ramsey : Uncharted” direncanakan tayang TV National Geographic pada 29 Juni 2020 pada pukul 09.00 WIB dan 21.00 WIB.

Gordon Ramsay dalam Channel Youtube menyampaikan pujian terhadap masakan Rendang Minangkabau. “Saya telah mencoba membuat rendang daging Sapi dan memasaknya 2-3 jam, namun ketika merasakan rendang masakan asli orang Sumatera Barat, daging sapi dan rasanya begitu lumer dan lezat di mulut, ternyata mereka memasaknya 8-10 jam,” ujarnya.

Sementara itu Kadis Parpora Abdul Hakim didampingi Kabid Pariwisata Efrison, Kamis (25/06/2020) menyampaikan, syuting Gordon Ramsey di Istano Basa Pagaruyung tentu bisa memberikan berkah bagi promosi pariwisata Tanah Datar dan Sumatera Barat pada umumnya

“Gordon Ramsay mempunyai acara sendiri di TV skala internasional yang bergengsi, membawa berkah terhadap publikasi dan pengenalan masakan rendang asli Minangkabau dan Istano Basa Pagaruyung sebagai lokasi syuting makan bajamba di mana rendang Tanah Datar menjadi salah satu kuliner yang disajikan,” katanya.

Ia menambahkan, dalam proses syuting, Pemkab Tanah Datar cukup menyediakan lokasi dan pendukung kegiatan. “Selain makan bajamba, itu Tim Gordon lakukan syuting arakan jamba, pacu jawi, dan menikmati kuliner lainnya khas Tanah Datar sementara sesi syuting Gordon memasak sendiri rendang dilakukan di Bukittinggi,” ujarnya.

“Hal ini kalau disengaja untuk publikasi di TV internasional tersebut, membutuhkan dana yang sangat besar dan pemerintah daerah tidak akan sanggup, makanya dengan kedatangan mereka dengan biaya sendiri tentu menjadi berkah bagi Tanah Datar dan Sumatera Barat,” ujarnya lagi.

Tentu, kata Abdul Hakim lagi, dengan publikasi ini, selepas Pandemi Covid-19 berakhir, diharapkan wisatawan semakin meningkat di Tanah Datar dan di Sumatera Barat, terlebih wisatawan mancanegara selepas tayang di TV National Geographic yang memang mempunyai penonton jutaan di seluruh belahan dunia. (Humas-Dvd)

Read More