Mesir-Turki tampaknya berada di ambang perang. Kedua negara saling mencemooh, mengancam dan menggertak satu sama lain. Mereka memang belum bertatap muka di lapangan. Namun, secara tidak langsung, mereka saling berhadapan di Libya, melalui dua kelompok lokal yang memperebutkan kekuasaan, setelah jatuhnya rezim Muammar Gaddafi.
Dua kelompok lokal, pertama, Tentara Nasional Libya (LNA / al Jaysh al Wathany al Libi) yang dipimpin oleh pensiunan Jenderal Khalifa Haftar, berbasis di Tobruk, Libya timur. Mereka didukung penuh oleh Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Rusia. LNA memiliki kekuatan di bagian timur Libya. Setahun yang lalu, mereka berhasil mengendalikan beberapa wilayah di Libya barat, termasuk bandara internasional di ibu kota Tripoli.
Kedua, Pemerintah Perjanjian Nasional (GNA / Hukumah al Wifaq al Wathany) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayes Sarraj berbasis di Tripoli. Dengan dukungan penuh dari militer Turki, dalam beberapa minggu terakhir GNA telah berhasil merebut kembali wilayah barat dan sejumlah pangkalan militer pasukan Haftar, yang utama adalah pangkalan militer al Wattia, Kota Tarhuna, bandara internasional Tripoli, dan Bogrin ( timur Kota Misrata).
Dalam serangan yang dimulai pada akhir Maret, mereka juga berhasil menghancurkan empat helikopter serang, dua drone, sejumlah tank, artileri, kendaraan lapis baja, dan senjata berat lainnya. Mereka juga mengancam akan terus menyerang pasukan Haftar yang masih bertahan di pangkalan militer di al Wattia. Sekarang mereka sedang bersiap untuk memasuki kota Sirte, Libya tengah.
Mesir Ancam Turunkan Pasukan
Inilah yang tampaknya membuat kesal Presiden Mesir Abdul Fattah Sisi. "Sirte dan al Jufra adalah garis merah untuk Mesir," kata Sisi, ketika mengunjungi unit tempur angkatan udara di wilayah barat Mesir yang berbatasan dengan Libya pada Sabtu (20/6) pekan lalu.
Dia juga mengancam akan campur tangan langsung dengan militer Mesir di Libya. Menurutnya, intervensi tersebut memiliki legitimasi internasional. Yaitu untuk membela diri atau atas permintaan Parlemen. Adapun yang terakhir, katanya, satu-satunya otoritas terpilih yang sah di Libya. Tentu saja yang dimaksud adalah bahwa Parlemen berkantor pusat di Tobruk yang mendukung Jenderal Haftar.
Dia juga mengisyaratkan bahwa pasukan negaranya dapat melakukan aksi militer di luar negeri jika diperlukan. "Bersiaplah untuk melakukan misi apa pun di sini di dalam perbatasan kami atau jika perlu di luar sana," kata Sisi kepada tentara Mesir.
Lalu, apa pentingnya Sirte dan al Jufra yang dikatakan Presiden Sisi adalah garis merah untuk Mesir?
Sirte berjarak sekitar 1.000 kilometer dari perbatasan Mesir. Posisinya berada di tengah-tengah antara ibu kota Tripoli dan Benghazi di pantai Libya yang menghadap ke Laut Mediterania. Karena itu, penguasa Sirte akan dengan mudah mengontrol pelabuhan minyak di wilayah sabit sumur minyak di Libya timur, yang berisi cadangan minyak terbesar di Libya.
Di sisi lain, selatan Sirte terletak pangkalan udara penting al Jafra, yang hanya berjarak 300 kilometer. Pangkalan Al-Jafra adalah salah satu pangkalan udara Libya terbesar, dengan infrastruktur yang kuat, yang selalu dimodernisasi sehingga dapat mengakomodasi senjata terbaru. Pangkalan ini adalah ruang operasi utama untuk pasukan Jenderal Haftar.
Posisi al-Jafra juga penting karena terletak di bagian tengah Libya, sekitar 650 kilometer tenggara Tripoli. Ini adalah poros penghubung antara timur, barat dan selatan. Karena itu, siapa yang mengendalikan pangkalan al-Jafra, ia akan dapat mengendalikan setengah dari Libya.
Menurut Dr. Gabriel al Obaidi, penulis dan akademisi Libya, siapa pun yang mengendalikan Sirte dan al Jufra akan memiliki tujuan berikut, yaitu untuk mendominasi Libya timur. Ini tentu saja dapat mengancam keamanan Mesir di perbatasan baratnya, yang membentang sekitar 1.200 kilometer.
Sementara Munir Adib, seorang ahli tentang gerakan ekstrimis dan teroris internasional, mengatakan al-Jufra adalah wilayah terdekat di Libya selatan ke Mesir, sehingga kehadiran milisi ekstremis di sana dapat membuat ancaman nyata bagi keamanan Mesir.
Beberapa pihak mengatakan, pernyataan kuat Presiden Mesir itu sebagai bentuk penabuhan perang. Berbagai media dan lembaga pertahanan internasional juga memberikan komentar. Mereka sepakat bahwa ancaman Presiden Sisi sebenarnya diarahkan ke Turki, khususnya Presiden Recep Tayyib Erdogan, meskipun ia tidak menyebut nama orang atau negara tertentu. Berkat dukungan militer langsung Turki, pasukan Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya kini "siap berlayar".
Secara perbandingan kekuatan militer Turki yang berada di peringkat ke-9 dan Mesir di peringkat ke-11 di peta kekuatan militer di dunia. Jika benar-benar ada perang, lalu siapa yang menang? Apa akibatnya bagi Timur Tengah dan dunia internasional? Lalu negara mana yang akan menjadi sekutu kedua belah pihak?
Parlemen Mesir Menyetujui Intervensi Militer ke Libya
Menurut informasi yang dirilis oleh situs web Aljazeera pada 21 Juli 2020, parlemen Mesir pada hari Senin, 20 Juli 2020, telah menyetujui pengerahan pasukan Mesir untuk melakukan aksi militer di Libya.
Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya, dengan dukungan negara-negara asing, baru-baru ini melancarkan serangan terhadap Tentara Nasional Libya (LNA) di barat laut Libya dan bertekad untuk bergerak maju untuk mengambil kendali Sirte dan pangkalan udara Al-Jufra .
Mesir adalah kekuatan militer terbesar kedua di Timur Tengah setelah Iran, dengan total 439.000 personel militer. Angkatan bersenjata Mesir adalah yang terbesar di kawasan itu dan pada dasarnya berfokus bertugas pada integritas teritorial dan keamanan internal, termasuk memerangi kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS di Sinai utara.
Inventarisasi angkatan bersenjata Mesir utama terdiri dari sistem persenjataan era Soviet yang usang dan ditambah peralatan militer dari barat yang terbaru. Namun, akhir-akhir ini angkatan bersenjata Mesir secara agresif melaksanakan program rekapitalisasi dan modernisasi peralatan militernya.
Mesir telah menerima pesawat tempur multi-purpose, helikopter serang, dan sistem rudal darat-ke-udara (SAM) dari Rusia. Pesawat tempur juga datang dari Perancis dan UAV bersenjata dari Cina. Rekapitalisasi Angkatan Laut Mesir termasuk kapal selam buatan Jerman dan kapal serbu amfibi dan fregat yang dirancang oleh Prancis. Mesir memiliki industri pertahanan dalam negeri yang mapan, memasok peralatan untuk angkatan bersenjata dan pasar ekspor, mulai dari senjata ringan hingga kendaraan lapis baja. Ada sejarah lisensi dan produksi bersama dengan perusahaan asing, termasuk perakitan lokal tank tempur M1A1 utama dari kit yang dipasok AS dan produksi fregat dengan bantuan Prancis.
Mesir-Turki, Unfinished Business ?
Perseteruan Turki dengan Mesir, atau lebih tepatnya Presiden Erdogan dan Presiden Sisi, sebenarnya berasal dari masalah politik. Erdogan, yang merupakan pendukung Ikhwanul Muslimin (IM), sangat mengutuk pengambilalihan kekuasaan oleh Jenderal Sisi dari Presiden Muhammad Morsi pada 2013. Sampai sekarang, Erdogan menyebutnya kudeta militer terhadap pemerintah yang sah dan dipilih secara demokratis. Morsi adalah presiden Mesir berasal dari kelompok IM.
Di sisi lain, Presiden Sisi mengatakan bahwa pengambilalihan kekuasaan justru untuk menyelamatkan bangsa Mesir dari perang saudara. Dia kemudian menolak IM dan menganggap mereka sebagai kelompok teroris terlarang bersama-sama dengan Saudi dan UEA. Mesir juga menuduh Turki Erdogan sebagai pelindung teroris IM.
Perseteruan politik Turki-Mesir ini berlanjut ke perang saudara yang sekarang terjadi di Libya. Turki Erdogan mendukung Pemerintah Perjanjian Nasional atau GNA di Tripoli. Sementara itu, Mesir mendukung Tentara Nasional Libya alias LNA yang berbasis di Tobruk.
Mesir menuduh GNA sebagai teroris yang didukung oleh teroris. Tuduhan ini mengacu pada GNA dan IM Turki yang condong ke Erdogan yang dianggap sebagai teroris oleh Mesir. Sebaliknya, Turki menuduh LNA sebagai kelompok kudeta yang didukung oleh pemerintah kudeta.
Perseteruan Mesir-Turki di Libya juga melibatkan negara-negara pendukung satu sama lain. Bersama dengan Mesir ada Saudi, UEA dan Rusia. Sementara itu, Turki didukung oleh Qatar. Masing-masing pihak menuduh lawan-lawannya sebagai intervensi asing di Libya yang melibatkan tentara bayaran.
Sebenarnya Pemerintah PBB yang diakui oleh PBB adalah GNA di Tripoli. Namun, pengakuan internasional tidak ada artinya di tengah konflik, perselisihan dan kepentingan politik. Sekarang dua kelompok yang bertikai di Libya - bersama dengan negara-negara pendukung lainnya - masing-masing mengklaim sebagai yang sah dan menganggap yang lainnya ilegal.
Menakar Kekuatan Mesir - Turki
Intervensi Turki untuk mendukung Kesepakatan Nasional Pemerintah Libya (GNA) terjadi setelah penandatanganan perjanjian tahun lalu untuk membatasi perbatasan laut antara kedua negara. Turki ingin mengamankan peran yang lebih besar untuk dirinya sendiri dalam eksplorasi yang direncanakan atas sumber daya alam di Mediterania, dan berupaya melemahkan kekuatan anti-GNA dari pemberontak HLL Khalifa, yang didukung oleh Mesir, Uni Emiarat Arab (UEA), Arab Saudi, Rusia , Prancis, dan bahkan Yunani.
Posisi Amerika Serikat di Libya tidak konsisten dan membingungkan karena kurangnya kepentingan strategis. Washington menempatkan Libya di tepi upaya militer dan diplomatiknya, tetapi keterlibatan Rusia yang meningkat dalam konflik mengubah posisi Amerika Serikat, membuat Moskow memberlakukan batasan atas intervensi sendiri.
Italia mendukung Turki dan GNA, sementara Prancis mendukung pasukan Haftar dan Mesir. Peran Yunani dalam mendukung Mesir dan menentang Turki terbatas pada perannya sebagai pendukung. Sementara itu, UEA dan Arab Saudi mendukung Mesir tetapi memiliki persepsi yang berbeda, karena Arab Saudi tidak lebih dari sekadar dukungan verbal, sedangkan UEA tidak akan dapat memberikan lebih banyak dukungan kepada Haftar, dan Mesir telah melampaui kemampuan dan kapasitasnya untuk melakukan apa pun. .
Sementara Turki melakukan latihan dan manuver angkatan laut dengan Italia baru-baru ini, Prancis menciptakan "masalah" dengan kapal-kapal angkatan laut Turki. NATO - Turki dan Prancis sama-sama anggota NATO, tetapi NATO tidak memperhatikan hasutan Prancis.
Kegagalan Haftar untuk merebut Tripoli setelah intervensi Turki merupakan pukulan kuat bagi sekutunya, terutama UEA dan Mesir. Jika Mesir memutuskan untuk melintasi perbatasan dan campur tangan dalam kapasitasnya sebagai yang paling terkena dampak kekurangan tersebut, UEA akan menemukan dirinya di bawah tekanan dari komunitas internasional untuk menemukan solusi damai dan menyelesaikan konflik. Apalagi, jika Rusia menjadi lebih terlibat, maka akan menghadapi respons besar dari Amerika Serikat.
Dalam konteks ini, Mesir menemukan dirinya dalam posisi yang canggung ketika Presiden Abdel Fattah Al-Sisi mengancam bulan lalu untuk campur tangan langsung di Libya jika GNA yang diakui secara internasional memasuki Sirte, yang berjarak lebih dari 900 km dari perbatasan Mesir. Al-Sisi menggambarkan Sirte sebagai garis merah, persimpangan yang mengancam keamanan nasional Mesir. Untuk menunjukkan keseriusannya, ia melakukan manuver militer di sisi perbatasan Mesir. Dengan nama sandi "Decisive 2020", mereka memasukkan latihan yang bertujuan "menghilangkan unsur tentara bayaran dari tentara yang tidak teratur".
Tampaknya ancaman dan manuver Mesir tidak akan mengubah realitas baru di Libya, dan jelas bahwa aspirasi Kairo menjadi lebih realistis. Menurut Jerusalem Post, konflik saat ini di Libya dibagi menjadi dua garis. Daftar Kontrol akan membawa semacam pemerintahan militer konservatif ke Libya yang menolak perubahan, seperti di Mesir dan negara-negara Teluk. Adapun GNA yang didukung Turki, mungkin memiliki masalah mengenai stabilitas rapuh setelah pukulan yang disebabkan oleh Haftar. Meskipun demikian, Turki telah membuktikan bahwa mereka lebih terampil dalam mentransfer senjata dan teknologi pertahanan ke Libya. Drone mengalahkan sistem pertahanan udara Rusia yang dibawa oleh UEA ke Libya. Inilah bagaimana pasukan yang didukung Turki berhasil mendesak milisi Haftar untuk menarik pasukan mereka dari sekitar Tripoli.
Mengingat politik internasional dan perkembangan di lapangan, akankah Libya tetap terbagi secara fisik di sepanjang garis merah yang disebut Sisi, dan di hadapannya Putin, mencegah GNA mengendalikan Pangkalan Udara Sirte dan Al-Jafra di jantung negara itu? Apakah Mesir akan campur tangan langsung di Libya, daripada hanya menyediakan senjata dan dukungan teknis dan udara? Akankah Mesir terlibat dalam konfrontasi dengan Turki?
Semua ini tampaknya sangat tidak mungkin, karena intervensi apa pun oleh militer Mesir, jika itu terjadi, akan sangat terbatas. Impian Haftar dan para pendukungnya untuk mengendalikan seluruh Libya tidak lagi mungkin.
Di atas kertas, kekuatan tentara Turki kurang lebih sama dengan kekuatan pasukan Mesir-nya. Keduanya memiliki jet tempur modern seperti F-16 dan ratusan pejuang lainnya. Tentara Mesir adalah yang terkuat kesembilan di dunia di atas kertas, dengan ribuan tank. Turki ditempatkan pada kesebelas, tetapi kemungkinan menjadi anggota NATO membuat pasukan Turki jauh lebih efektif daripada Mesir.
Itu hanya teori. Pada kenyataannya, ada kesenjangan yang luas dalam kemampuan dan efektivitas. Mesir belum diuji dalam konfrontasi eksternal untuk waktu yang lama, dan hampir setengah abad telah terlibat dalam memerangi kelompok-kelompok bersenjata yang lemah di negaranya. Konfrontasinya dengan pasukan ISIS di Semenanjung Sinai selama tujuh tahun terakhir telah mengungkapkan ketidakefisienan militer Mesir dalam menekan pemberontakan kecil oleh kurang dari 700 militan.
Turki memiliki pengalaman dan efektivitas dalam menangani pemberontakan. Pasukannya telah terlibat di Suriah selama bertahun-tahun, dan berurusan dengan pasukan Kurdi PKK. Tentara Turki juga menangani kekuatan ISIS.
Intinya para pengamat militer berkesimpulan bahwa perang langsung antara Mesir dan Turki di Libya hampir tidak mungkin terjadi. Pembicaraan semacam itu tidak masuk akal mengingat "intervensi" Al-Sisi akan terbatas dan jika itupun terjadi. Turki, bagaimanapun, telah menunjukkan bahwa keseriusan tekadnya untuk berdiri di samping GNA dan sekaligus berkomitmen untuk kepentingan vital dan keamanan nasionalnya khususnya laut Mediterania. Rusia sadar bahwa Turki tidak akan bergeser dari posisinya di Libya, sementara Amerika Serikat sadar bahwa Ankara telah bertekad untuk mencapai tujuannya, dan Washington ingin mendukung pemerintah Turki dalam membatasi kerjasamanya dengan Moskow dan Teheran.
