This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Pemimpin Ideal ? = Respected Leader vs Popular Leader



Pemimpin Yang Lahir Secara Alamiah Berdasarkan Value System Yang Terbentuk Dalam Sebuah Proses Dialektika (Revolusi), Akan Melahirkan Sosok Pemimpin Yang Disebut "Respected Leader"

Pemimpin Yang Muncul Dan Diorbitkan Berdasarkan Price System Yang Dibentuk Melalui Sebuah Proses "Artificial" Dengan Menggunakan Event Organizer, Lembaga Survey, Televisi Dan Media, Akan Melahirkan Sosok Pemimpin Yang Disebut Sebagai "Popular Leader"

Respected Leader Berjuang Untuk Mencapai Visi & Misi. 
Popular Leader Berjuang Untuk Mencapai Posisi & Ambisi.

Respected Leader "Mengendalikan Situasi", Popular Leader "Dikendalikan Oleh Situasi".

Respected Leader "Berpikir & Bertindak Untuk Orang Lain". Popular Leader "Berpikir & Bertindak Untuk Dirinya Sendiri"

Respected Leader "Berkorban Untuk Orang Lain". Popular Leader, :Membuat Orang Lain Yang Menjadi Korban".

Respected Leader "Memotivasi Rakyatnya:, Popular Leader "Menipu Rakyatnya"

Respected Leader "Diakui", Popular Leader "Dipuji", 

Respected Leader Sebagai "Tuntunan & Panutan . Popular Leader Sebagai "Tontonan & Hiburan"

Sejak Reformasi, Lahirnya Seorang Pemimpin Ditentukan Berdasarkan "Price System" Dengan Proses Artificial Melalui Team Sukses, Consultant, Event Organizer. Sehingga Pemimpin Yang Terbentuk Adalah "Popular Leader"

Peran Negara Dalam Membentuk Karakter Pemimpin Digantikan Oleh Peran Pengusaha. Akhirnya Pengusaha Yang Mengatur Penguasa. Akibatnya "Pejabat Menjadi Penjahat" Dan "Penjahat Menjadi Pejabat"

Pemimpin Itu Berpikir & Bertindak Untuk Orang Lain Tapi Memutuskan Atas Nama Dirinya. Pemimpin Itu "Fungsi" Bukan "Posisi". Pemimpin Itu Hanya Satu Dan Pemimpin Itu Seorang Diri.

Pemimpin Itu Adalah Diktator & Otoriter Karena Keputusannya Hanya Satu Dan Hanya Dia Yang Bisa Mengambil Keputusan. "Rakyat Tidak Perduli Apakah Pemimpin Itu Diktator Atau Otoriter, Bagi Rakyat Yang Penting Bahwa Setiap Keputusan Pemimpin Itu Berpihak Pada Rakyat Dan Orang Banyak"

Sejak Reformasi, Rakyat Selalu Tertipu Dan Salah Dalam Memilih Pemimpin. Tapi Jangan Disalahkan Karena Rakyat Hanya Bisa Menilai Prilaku Pemimpin Dari Televisi, Media Cetak Dan Media Elekronik, Bukan Dari Prilaku Yang Sesungguhnya. Oleh Sebab Itu Diperlukan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Sebagai Representasi Rakyat Dalam Memilih Pemimpin. 

Tetapi sayangnya Peran MPR Saat Ini Telah Hilang Dan Diganti Dengan 7 Komisioner KPU Yang Dipilih Melalui Voting Di DPR.

Jangan bicara soal negara jika tidak memahami hal ini, masihkah ada negara yg dahulu kalian kenal?

Soekarno, Hatta, Soeharto, Soedirman dan Sri Sultan HB IX adalah respected leader yang lahir secara alamiah dan terbentuk dalam situasi revolusioner. Soekarno dan Soeharto adalah pemimpin yang awal kepemimpinannya dipertanyakan kemudian dipuji akhirnya ditentang dan ketika tidak berkuasa lagi, kepemimpinanya diakui dan setelah mati sosoknya dirindukan. Tetapi Popular leader yang awal kepemimpinanya dipuja-puji kemudian diragukan kemampuannya, selanjutnya ditentang, karena masih juga tetap bertahan, akhirnya pribadinya dilecehkan, dicemooh dan ketika tidak berkuasa lagi, kepemimpinannya akan dilupakan dan dikubur dalam-dalam sebagai catatan sejarah kelam.

Reformasi melahirkan demokrasi yang membuat indonesia menjadi bukan negara demokrasi tapi menjadi negara bebas karena atas nama demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia, siapapun termasuk preman, pedagang dan penjahat bisa menjadi Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan pemimpin lainnya.

Di era orde lama dan orde baru, jika seseorang yang ingin menjadi pemimpin, maka akan timbul beberapa pertanyaan yang bersifat *value system:
Who Are You,!?
What Are You,!?
Where Are You.!?. etc..

Di era reformasi jika seseorang ingin menjadi pemimpin maka pertanyaan yang timbul hanya satu dan bersifat price system yaitu:
"How Much Do You Have a Money"

Perobahan yang mendasar dari peralihan Orde Lama dan Orde Baru ke Reformasi adalah bergesernya system bernegara dan berbangsa, dari Value System ke Price System. Dari nilai menjadi nominal, dari pemimpin yang negarawan menjadi pemimpin gerombolan, Dari pemimpin moral menjadi pemimpin kriminal dan dari pemimpin spiritual menjadi pemimpin ceremonial.

• Rakyatnya mencari kebenaran, pemimpinnya Menjawab Dengan Pembenaran.
• Rakyatnya mencari keadilan pemimpinnya melakukan kezholiman.
• Rakyatnya diminta untuk membela negara, pemimpinnya menjual negara.
• Rakyatnya dipaksa membayar pajak. Pemimpinnya dengan leluasa merampok uang Negara.
• Rakyatnya dipaksa untuk mematuhi hukum, pemimpinnya dengan leluasa membolak-balikan hukum.
• Rakyatnya merindukan suasana kehidupan yang pancasilais, pemimpinnya membubarkan organisasi atasnama Pancasila.

Di era Orde Lama dan Orde Baru, seorang pemimpin dinilai dari Bibit-Bobot-Bebet. Di era reformasi seorang pemimpin dinilai dari Bandar-Backing-Bonek. Secara konstitusi, moral dan etika, reformasi telah membuat negara Indonesia menjadi negara tidak bertuan dan tidak bertuhan karena semua hal dinilai dengan uang.

Saat ini, syarat untuk menjadi pemimpin yang sukses di Indonesia adalah : 
• Pura-pura tidak tau,
• Tidak mau tau,
• Tidak tau malu, 
• Tidak tau diri,
• Berani bohong dan berani nyolong.

Jika Orde Lama dan Orde Baru mengakibatkan korban jiwa, maka Reformasi mengakibatkan korban sakit jiwa dengan fenomena yang menghasilkan sosok pemimpin dan masyarakat yang gila jabatan, gila pangkat dan attribute, gila survey, gila presiden, gila pencitraan dan gila-gila yang lainnya.

- 1965 Ibu Pertiwi Hamil Tua
- 1998 Ibu Pertiwi Diperkosa
- 2017 Ibu Pertiwi Gila.

untuk melakukan penyelamatan NKRI maka selamatkan pemilih dari pemimpin yang diorbitkan.

Ma'ruf Amin Akan Di Ganti ?!



Oleh: Dr.Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Dеѕаѕ dеѕuѕ, Mаkruf Amіn akan dіgаntі. Mаkѕudnуа, dіlеngѕеrkаn dari kurѕі wapres. Iѕunуа makin santer. Bаhkаn kаbаrnуа, ѕеkеnаrіо ini ѕudаh dіrеnсаnаkаn sebelum Pіlрrеѕ 2019. Nаmаnуа jugа kаbаr. Bіѕа bеnаr, bіѕа tіdаk.

Dаrі sisi politik, jіkа bеnаr, kаbаr іnі tak terlalu mengejutkan. Sebab, роѕіѕі Makruf Amіn lеmаh. Tіdаk punya раrtаі, dаn dianggap tidak sepenuhnya mеrерrеѕеntаѕіkаn kереntіngаn Nahdhiyin, оrgаnіѕаѕі аѕаl Kіуаі Mаkruf іnі.

Mеnjаdі wapres, tapi Mеntеrі Agаmа malah lepas dаrі NU. Kеrjа dаn dukungan PBNU untuk kemenangan Jоkоwі-Mаkruf tоtаl. Tapi, kоmреnѕаѕі уаng diberikan kepada NU tаk ѕеbаndіng.

Sеbаgаі vote gеttеr, ріlіh Mаkruf Amin ѕеbаgаі Cаwарrеѕ сukuр еfеktіf. Kantong ѕuаrа Nahdhiyin bіѕа dіаmbіl. Terutama untuk mеngіmbаngі suara umat Iѕlаm уаng anti tеrhаdар Jоkоwі. Khuѕunуа di Jаwа Tеngаh dаn Jаwа Tіmur.

Jika Mаkruf Amіn dіgаntі, bagaimana rеѕроn PKB dan PBNU? Yаng раѕtі, Mаkruf Amin tіdаk mеwаkіlі PKB. PKB рunуа jatah ѕеndіrі dі kаbіnеt. Untuk PBNU, jіkа роѕіѕі Mеntеrі Agаmа kеmbаlі dіѕеrаhkаn kераdа kаdеr NU, іnі аkаn melegakan. Proporsional! Sеbаb, banyak gаrараn Kemenag itu аdа di wіlауаh NU.

Mungkіnkаh роѕіѕі wарrеѕ ditukargulingkan dеngаn Mеnаg? Sepertinya PBNU tаk kеbеrаtаn. Sеbаb, pegang Kеmеnаg bаgі NU bisa jаdі lеbіh bаnуаk manfaatnya dаrі раdа роѕіѕі wарrеѕ.

Lаlu, ара аlаѕаn kоnѕtіtuѕіоnаl mengganti Makruf Amin? Mengundurkan dіrі dengan alasan udzur іtu dіbеnаrkаn оlеh kоnѕtіtuѕі. Sіmрlе!

Sіара уаng menggantikannya? Yаng pasti bukan Muhаіmіn Iskandar (Cak Imin) аtаu Kiyai Sаіd Aԛіl Sіrоj (SAS). Kаbаrnуа, аdа duа kandidat yang ѕеkаrаng ѕеdаng bersaing untuk mеngіnсаr роѕіѕі іtu. Sіара? Budі Gunawan dаn Prаbоwо Subіаntо.

Budі Gunаwаn оrаng dekat Mеgаwаtі, kеtuа umum PDIP. PDIP сukuр bеѕаr jumlаh kurѕіnуа dі DPR jika nanti terjadi реmіlіhаn dі parlemen. Tарі, Jоkоwі nampaknya lebih ѕrеg kе Prаbоwо Subіаntо untuk mеndаmріngі dіrіnуа.

Kenapa? Pеrtаmа, ѕеlаmа іnі Jоkоwі ѕеlаlu berhasil menghindari kорtаѕі Mеgаwаtі. Pіlіhаn ke Luhut Bіnѕаr Panjaitan (LBP) ѕеlаmа duа periode kepemimpinannya adalah bentuk nуаtа dari upaya Jokowi mеnghіndаrі kорtаѕі Mega. Sementara BG оrаng Mеgа.

Kеduа, Prаbоwо tаk dіrаgukаn loyalitasnya kepada аtаѕаn. Jоkоwі tаk реrlu rіѕаu dan mеrаѕа khаwаtіr tеrhаdар Prаbоwо. Gаk аkаn mеnеlіkung аtаѕаn. LBP аdаlаh оrаng уаng kenal benar ѕіара Prabowo. Dituduh menelikung PKS dan Umat, itu soal уаng bеrbеdа. Kаrеnа PKS dаn Umаt bukаn atasan Prаbоwо. Inі уаng hаruѕ dіраhаmі.

Kеtіgа, Prаbоwо рunуа partai Gеrіndrа. Jumlаh kursinya jugа ѕіgnіfіkаn. Inі jugа bіѕа jadi alasan kenapa Prаbоwо mеmреrtаhаnkаn роѕіѕіnуа ѕеbаgаі Kеtuа Umum Pаrtаі Gеrіndrа. Sеlаіn аlаѕаn untuk persiapan pilpres 2024, Gеrіndrа akan di gаrdа tеrdераn untuk bасk uр Jоkоwі. Inі ѕеkаlіguѕ mеmbеrі pesan bahwa Jоkоwі mеrаѕа аmаn jіkа 2024 Prabowo jаdі рrеѕіdеn.

Kееmраt, Prаbоwо militer. Kеbеrаdааn mіlіtеr sebagai wapres аkаn menjadi реrіѕаі ѕааt Indonesia dihantam krіѕіѕ. Mеѕіn mіlіtеr bіѕа digunakan untuk mеnghаdаng jika terjadi demo bеѕаr-bеѕаrаn dі mаѕа krіѕіѕ.

Ingat, Indоnеѕіа sudah masuk mаѕа rеѕеѕі. Pertumbuhan еkоnоmі minus 5,32. Kabarnya bahkan lеbіh dаrі іtu. Akhіr tаhun ini nеgаrа kehabisan uang. Inі bіѕа jаdі gеjоlаk еkоnоmі уаng berefek pada gеjоlаk sosial dаn politik. Dі ѕіtu реrаn Prаbоwо yang bеrlаtаr bеlаkаng mіlіtеr mеnjаdі реntіng.

Siapa уаng akan mеnggаntіkаn роѕіѕі Mаkruf Amin аkаn bеrgаntung kеlіhаіаn kеduа partai besar іtu bеrmаnuvеr. Antara PDIP vѕ Gеrіndrа. Tapi, ada реrtаnуааn mеndаѕаr yang tak bоlеh diabaikan: apakah Mаkruf Amіn аkаn lеgоwо untuk mundur? Atau ѕеbаlіknуа, mаntаn kаdеr PPP dаn PKB іnі juѕtru bеrmаnuvеr untuk mеnggаntі presiden? Ingаt, роlіtіk іtu tidak lіnіеr. Aра уаng tаmраk dі реrmukааn dаn реrеnсаnааn, tаk ѕереnuhnуа akan jadi kеnуаtааn.

Jakarta, 10 Agustus 2020

SAUDI VS IKHWAN ? ; SIKAP DUALISME SAUDI DALAM JIHAD AFGHAN

Raja Khalid Bin Abdul Aziz mengeluarkan 'titah kerajaan' kepada Salman Bin Abdul Aziz
(yang saat itu menjabat sebagai gubernur Riyadh) untuk membentuk
dan mengetuai Komite Pengumpulan Donasi bagi mujahidin Afghanistan.


1980, paska tentara merah Uni Soviet menyerang Afghanistan, Raja Khalid Bin Abdul Aziz mengeluarkan 'titah kerajaan' kepada Salman Bin Abdul Aziz (yang saat itu menjabat sebagai gubernur Riyadh) untuk membentuk dan mengetuai Komite Pengumpulan Donasi bagi mujahidin Afghanistan. Beberapa waktu kemudian, Presiden of Youth Welfare Pangeran Faisal bin Fahd juga mengumumkan kenaikan tiket pertandingan olahraga sebesar 1 riyal yang akan diperuntukkan bagi para Mujahidin Afghanistan. Sementara itu, maskapai Saudi Airline memberikan diskon tiket pesawat sampai 70% untuk para 'relawan Saudi' yang ingin berangkat ke Afghanistan baik untuk sekedar memberikan bantuan ataupun terjun langsung dalam medan perang. Saat itu, ajakan berdonasi bagi jihad di Afghanistan memenuhi koran-koran Saudi. Sebagaimana para da'i-da'i Shahwah (kebangkitan Islam) Saudi dan gerakan Islam gencar memotivasi dan memobilisasi para pemuda dari mesjid-mesjid untuk ikut andil dalam jihad dengan restu dari para ulama KSA dan tentu saja juga restu dari USA. Saat itu, kata JIHAD identik dengan KEMULIAAN dan KEBEBASAN, sebab musuh yang diperangi oleh AS dan SAUDI adalah Komunisme.


20 atau 30 tahun kemudian, kata jihad mulai identik dengan terorisme. Jika dulunya jihad melawan Uni Soviet di Afghanistan adalah fardhu ain, maka perlawanan terhadap Amerika yang kemudian juga menyerang Afghanistan dan Irak dianggap sebagai 'fitnah' yang harus dijauhi. Saudi melarang dan mengancam akan mempidanakan setiap warganya yang keluar 'berjihad' baik ke Afghanistan, Irak ataupun Suriah.

**

Presiden of Youth Welfare Pangeran Faisal bin Fahd juga mengumumkan kenaikan
tiket pertandingan olahraga sebesar 1 riyal yang akan diperuntukkan bagi para Mujahidin Afghanistan.


Selain dukungan resmi dari KSA dan USA, jihad kontra Uni Soviet di Afghanistan tak bisa dipisahkan dari Ikhwan dan gerakan Shahwah. Hubungan IM dan Mujahidin Afghanistan terbentuk melalui para da'i Afghanistan yang belajar di Al-Alzhar seperti Syeikh Abdu Rabb Rasul Sayyaf dan lain-lain. Nama-nama seperti Abdul Mun'im Abul futuh, Syeikh Abdul Majid Az-Zindani, Dr. Ahmad Al-Malath, Hamid Abu Nashr hingga Syeikh Muhammad As-Shawwaf dan lain-lain adalah tokoh-tokoh penting Ikhwan yang ikut memberikan andil dalam jihad di Afghanistan baik dalam menyalurkan bantuan, mendamaikan para mujahidin hingga turut berkecimpung dalam perang. Umar At-Tilmisani, Mursyid IM ketiga sering berkordinasi dengan para utusan Mujahidin Afghanistan di Kairo. Beliau mengutus Ustad Kamaluddin As-Sananiri (suami Aminah Qutb) pada tahun 1980 ke Pakistan untuk meninjau jihad dan kebutuhan para mujahidin. Dalam perjalanan pulang dari Pakistan ke Mesir, As-Sananiri singgah berhaji di Arab Saudi dan bertemu dengan Syeikh Abdullah Azzam dan berkomitmen untuk memobilisasi para pemuda untuk berjihad. Namun, begitu sampai ke Mesir, As-Sananiri langsung dipenjara dan meninggal akibat penyiksaan yang dialaminya.

**

Umar At-Tilmisani, Mursyid IM ketiga berkordinasi dengan para utusan Mujahidin Afghanistan di Kairo


Berbicara tentang jihad Afghan, Syeikh Abdullah Azzam adalah ikonnya. Dalam mukaddimah risalah fatwa jihadnya 'Ad-Difa' 'An Aradhi Al-muslimin Ahamm Furudh Al-A'yan' Syeikh Azzam menjelaskan bahwa fatwa jihadnya disetujui oleh para ulama Saudi saat itu terutama Syeikh Bin Baz, bahkan Syeikh Bin Baz ikut berfatwa di mesjid Bin Laden Jeddah dan mesjid Al-Kabir Riyadh bahwa jihad dengan jiwa adalah fardhu 'ain. Diantara mereka yang menyetujui fatwa jihad Syeikh Abdullah Azzam di Afghanistan adalah:
Syeikh Muhammad Ibnu Sholih Ibnu Utsaimin, Al-Allamah Syeikh Abdu Ar-Razaq Afifi (Na'ib Mufti KSA dan anggota Hai'ah Kibar Ulama KSA), Syeikh Hasan Ayyub (lulusan Al-Azhar dan dosen King Abdul Aziz Jeddah), Syeikh Muhammad Al-Asal (lulusan Al-Azhar dan dosen di Al-Imam University Riyadh), Syeikh Abdullah Nasih 'Ulwan (ulama asal Aleppo yang mengajar di King Abdul Aziz University Jeddah), Syeikh Sa'id Hawwa, Muhaddis Mesir Syeikh Muhammad Najib Al-Muthi'i, Dr. Hussein Hamid Hassan (anggota di Persatuan Ulama Muslim Internasional) dan lain-lain.(1) Syeikh Abdul Aziz bin Baz juga menyetujui dicetaknya kitab 'Ayat Ar-Rahman Fi Jihad Al-Afghan' karya Syeikh Abdullah Azzam sebagaimana dijelaskan dalam mukaddimah cetakan pertama.(2)

Lulus dari Universitas Damaskus tahun 1966, Syeikh Abdullah Azzam melanjutkan studinya di Al-Azhar As-Syarif baik magister maupun doktoral. Beliau lulus dan mendapatkan Ph.D dalam bidang Ushul Fiqih tahun 1973. Latar belakang dan kapasitas keilmuan yang mumpuni menjadikan Syeikh Abdullah Azzam ikon jihad yang faqih dan ushuliy dimana sikap-sikap dan fatwanya selalu didasarkan pada pertimbangan maslahat dan mafshadat. Sepanjang jalan jihadnya, beliau tak pernah bosan menyatukan para mujahidin dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda serta sangat berhati-hati dalam masalah takfir terutama pengkafiran terhadap penguasa. Berbeda halnya dengan Osama Bin Laden yang tidak punya basic keilmuan yang kuat, diperparah dengan masuknya para jihadis takfiri dari Mesir, Saudi dan lain-lain yang menyebabkan sebagian mujahidin Afghan Arab paska meninggalnya Syeikh Abdullah Azzam kemudian lebih identik dengan radikal dan teroris.

**

Bersamaan dengan meletusnya perang Afghanistan, gerakan Shahwah Islamiyyah yang dipelopori oleh para da'i-da'i muda revolusioner Saudi seperti Salman Al-Audah dan Safar Al-Hawali booming pada tahun 1980an dan didukung oleh penguasa, terutama oleh Raja Fahd yang menganggap bahwa gerakan Shahwah adalah gerakan pencerahan yang diberkati (video pujian Raja Fahd terhadap Shahwah Islamiyyah bertebaran di YouTube). Bahkan Syeikh Utsaimin mengarang kitab 'As-Shahwah Al-Islamiyah Dhawabith Wa Taujihat' untuk menuntun para pemuda yang bersemangat menyongsong kebangkitan Islam Saudi. Oleh sebagian pengamat, dukungan penguasa KSA untuk gerakan Shahwah yang revolusioner dianggap hanya sebagai gerakan tandingan dan wadah untuk 'memuaskan dahaga' para pemuda agamis Saudi yang terpengaruh dengan revolusi Iran yang Syi'ah. Jadi KSA melihat perlunya mendukungnya kebangkitan Islam yang juga memiliki ruh revolusioner dari kalangan Sunni sekalian mengarahkan mereka untuk terjun dalam medan jihad di Afghanistan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, kemesraan itu hanya berlangsung sesaat, sebab gerakan Shahwah kemudian menjadi pengkritik kebijakan KSA yang meminta bantuan Kuffar Amerika untuk menghalau Saddam Husein yang menyerang Kuwait dan mengancam Saudi. As-Shahwah sebagai gerakan pencerahan yang terberkatipun kini dianggap sebagai 'ideologi impor yang radikal' oleh Alu Su'ud.


Para mujahidin Afghan Arab, Ikhwanul Muslimin dan gerakan Shahwah Islamiyyah adalah contoh paling mencolok dari gerakan keagamaan yang disupport sedemikian rupa oleh KSA dengan dana minyaknya yang melimpah namun kemudian divonis sebagai teroris radikal ketika tak lagi dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan KSA. Hal yang sama terjadi untuk Saddam Husein 'Asadussunnah', sang singa ahlussunah (gelar untuk Saddam yang disupport Saudi saat menyerang Iran) yang kemudian divonis kafir oleh Grand Mufti Saudi sendiri. Pameran jihadpun digelar di Universitas Al-Imam Muhammad Bin Su'ud Riyadh tahun 1991 (4-6 Sya'ban 1411 Hijriyah) dibawah pengawasan rektor Jami'ah Al-Imam Dr. Abdul Muhsin At-Turky. Pameran jihad kali ini bukan lagi kontra Soviet, tapi kontra Pemerintahan Pemberontak Saddam Husein yang wajib dilawan. Fatwapun dikeluarkan dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an bahwa siapa saja yang mati saat berperang melawan Irak maka ia mati syahid.(3)

**

Pameran jihad di Universitas Al-Imam Muhammad Bin Su'ud Riyadh tahun 1991 (4-6 Sya'ban 1411 Hijriyah)
dibawah pengawasan rektor Jami'ah Al-Imam Dr. Abdul Muhsin At-Turky.
Pameran ini diadakan untuk menggalang semangat jihad
kontra Pemerintahan 'Pemberontak Irak' Saddam Husein yang wajib dilawan.


Saat masih menjadi Menteri luar negeri era Obama, Hillary Clinton mengakui bahwa para Mujahidin Afghanistan yang saat itu mereka perangi sejatinya dibesarkan oleh AS dan Saudi sendiri. Benar memang, paska syahidnya Syeikh Abdullah Azzam sebagian mujahidin Arab berubah menjadi radikal dan teroris dikarenakan dangkal dan kakunya pemahaman keislaman mereka sendiri. Akan tetapi, 'terorisme negara' yang menolak kepulangannya mereka dan seenaknya 'memperkosa' teks-teks agama demi kelanggengan kekuasaannya adalah juga salah satu sebab penting merebaknya radikalisme. Syeikh Salman Al-Audah mungkin adalah salah satu contoh ulama moderat yang menyeru kepada reformasi namun tetap dianggap berbahaya oleh Saudi. Padahal, ketimbang pengaruh Syeikh Muhammad Surur dan Islam Saudi yang konservatif, Syeikh Salman Al-Audah dikemudian hari lebih mewarisi kemoderatan pemikiran Syeikh Abu Ghuddah dan Syeikh Al-Qaradhawi.


Dalam wawancara dengan Jeffrey Goldberg; jurnalis dan pemimpin redaksi majalah The Atlantic Amerika, MbS mengakui Saudi adalah donatur penting terhadap IM. Ia juga mengatakan bisa jadi suatu hari nanti, Saudi akan kembali berkoalisi dan meminta bantuan IM jika dibutuhkan. Apakah nantinya label teroris yang dicap di muka IM akan diganti dengan gelar 'Gerakan Pencerahan'? Bagaimana nantinya tanggapan para pemuka agama KSA yang hari ini memvonis IM khawarij? Apakah gelar Khawarij akan diganti dengan 'Ikhwan mujahidin mukhlisin' sebagaimana dulu Raja Faishal pernah menggelarinya? Sampai kapan Alu Su'ud akan terus 'mempolitisasi agama' lalu mencampakkannya ketika tak lagi dibutuhkan?

Wallahu A'lam.

**


Footnote:

1. Ad-Difa' 'An Aradhi Al-Muslimin, Abdullah Azzam, Halaman 2, cet: Mimbar At-Tauhid Wa Al-Jihad.
2. Ayaturrahman Fi Jihad Al-Afghan, Abdullah Azzam, Halaman 23, cetakan ke lima, Al-Mujtama' Jeddah tahun 1985.
3. Daurul Ulama Wa Du'ah Fi 'Amaliyati Rad' Al-Ghuzaa, Ubaid Abdurrahman Al-Harbiy, Halaman 24-25, cet: Maktabah Al-Obeikan Jeddah


Gus Baha: Indonesia Bukan Hanya milik PDIP & Soekarnoisme


Tahun 1908 sebelum ada Partai Nasionalis, yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam. Sehingga kebangkitan Indonesia itu dimulai tahun 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah Kyai-Kyai Islam, yaitu saat itu bikin Serikat Dagang Islam, lalu jadi Sarikat Islam, lalu jadi partai-partai Islam, dimulai dari angkatan Haji Oemar Said Tjokroaminoto, disingkat HOS Tjokroaminoto.

Jadi ndak bisa Indonesia itu meninggalkan Islam.

Kan kita-kita ini kaya di-ninabobo-kan, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno, sehingga kalau berani sama Soekarno sekan-akan kita itu Anti-Indonesia.

Ya kita tidak mungkin tidak menghormati Soekarno. Beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Tapi ya kebesaran Soekarno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi disederhanakan hanya melewati partai, itu namanya pengkerdilan.

Simak selengkapnya video:

Salah Kalkulasi RUU HIP, PDIP Hadapi Tsunami Politik

Oleh Hersubeno Arief

PDIP dan partai-partai pendukung pemerintah  salah kalkulasi soal RUU HIP. Kelihatannya mereka menduga bakal selamat, sukses menyelundupkan dan menggolkan undang-undang, seperti sebelumnya.

Mumpung sedang pandemi. Mumpung rakyat sibuk dengan urusan perut dan periuk nasi. Mumpung elemen masyarakat kritis dan mahasiswa tak bisa turun ke jalan.

Optimisme itu tidak berlebihan. Sejauh ini mereka selalu sukses.   Bekerja untuk kepentingan oligarki, meloloskan undang-undang di balik tabir pandemi.

Mulai dari UU Minerba, sampai yang kelas kakap seperti UU Kebijakan dan Stabilitas Keuangan Negara alias UU Covid-19.

Semua berhasil digolkan. Melenggang mulus tanpa perlawanan yang berarti. Hanya riak-riak, gelombang kecil yang hilang dengan sendirinya. Tertelan waktu dan berbagai isu.

Tapi kali ini mereka salah hitung. Terlalu serakah dan kemaruk. Aji mumpung.

Mereka barangkali lupa dengan pepatah, tak ada pesta yang tak berakhir. Ketika lampu menyala, dan musik berhenti, mereka seperti tersadar dari mimpi.

Perlawanan publik kali ini bukan hanya riak ombak kecil, yang mengayun dan meninabobokan. Sudah berubah menjadi gelombang pasang.

Bila salah antisipasi bisa menjadi tsunami. Menggulung mereka sampai jauh ke daratan. 

Tsunami politik tidak hanya bagi PDIP, tapi juga bagi pemerintahan Jokowi.

Setelah terpecah belah selama rezim Jokowi berkuasa, baru kali inilah kekuatan agama dan nasionalis bersatu.

Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, PBNU, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) sampai Forum Purnawirawan TNI Polri.

Belum lagi berbagai ormas dan elemen-elemen masyarakat lain yang tak terhitung jumlahnya. Semua bersatu padu menolak RUU HIP.

Padahal MUI  masih dipimpin (non aktif) oleh Wapres Ma’ruf Amin. Di kalangan purnawirawan ada mantan Wapres Try Sutrisno yang kini menjadi anggota Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP).

Mereka adalah bagian dari rezim penguasa. RUU HIP tak lagi membuat mereka melakukan kalkulasi politik pragmatis. Ini merupakan soal prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar.

(Eforia kekuasaan)

PDIP tampaknya sedang eforia kuasa. Mereka lupa atau mungkin terlalu percaya diri. Berani dan nekad menabrak isu yang selama ini menjadi tabu terbesar (the biggest taboo) bangsa. Masalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kebangkitan PKI.

Dua isu itu langsung membuat berdiri tanduk berbagai elemen masyarakat. Menyatukan kekuatan yang selama ini terpecah belah.

Tak ada pilihan lain bagi PDIP harus menarik diri. Mundur teratur. Kecuali bila ingin hancur.

Apalagi partai-partai pemerintah yang sebelumnya sempat mendukung, langsung balik badan dan cuci tangan. PDIP ditinggal sendirian menghadapi badai.

Tudingan anti agama dan memberi ruang kebangkitan PKI terlalu berat untuk ditanggung. Stigma ini sangat kuat melekat pada PDIP. Baik karena faktor sejarah maupun representasi anggota dewan dan pemilihnya.

Apalagi rakyat kini sedang sangat sensitif dan waspada atas isu dominasi modal dan TKA Cina. Negara kapitalis sekaligus komunis.

Pemerintah setelah melalui perdebatan sengit di jajaran Polhukam akhirnya  melemparkan bola panas itu kembali ke DPR.

Tinggallah PDIP yang kini harus bersih-bersih. Berkelit sana-sini, berusaha menyelamatkan diri.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya bersedia memasukkan TAP MPRS No XXV Tahun 1966 tentang  pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam RUU HIP.

Hasto juga menyatakan partainya setuju menghapus pasal tentang ciri pokok Pancasila yang dikristalisasi dalam Trisila dan Ekasila. Sebelumnya ketentuan itu dicantumkan dalam Pasal 7 RUU HIP.

Dalam Pasal 2 disebutkan:  Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
Sementara dalam Pasal 3  Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Usulan ini bukan barang baru. Formula dan rumusan kalimatnya persis seperi yang disampaikan Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Tanggal 1 Juni inilah yang kemudian pada tahun 2016 ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Hari Lahirnya Pancasila.

Soal peras memeras Pancasila ini belakangan PDIP melalui Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengelak dan menyatakan bukan usulan partainya.

Dia mengaku punyi buktinya. Namun dia menolak menyebutkan usulan siapa dan dari partai apa?

Di medsos beredar pidato Ketua Umum PDIP Megawati yang kembali menyitir gagasan Bung Karno memeras Pancasila hanya menjadi Ekasila. Pidato itu disampaikan pada HUT PDIP ke-44 di Jakarta (2017).

Dengan fakta-fakta itu agak sulit bagi PDIP membantah. RUU usulan itu berasal dari mereka. Yang menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU HIP kader PDIP Rieke Diah Pitaloka.

Secara historis maupun politik, PDIP paling berkepentingan. Jadi sulit bagi mereka untuk buang badan begitu saja.

Belakangan para pimpinan DPR juga sepakat untuk menunda pembahasan. Namun itu tampaknya tidak cukup.

Hampir semua elemen masyarakat menginginkan agar RUU tersebut dicabut, dibatalkan.

Selain isu PKI dan atheisme yang menafikan keberadaan tuhan dan agama, banyak yang khawatir Pancasila akan kembali menjadi alat gebuk rezim terhadap lawan-lawan politiknya.

Kekhawatiran yang punya alasan sejarah cukup kuat. Orde Lama maupun Orde Baru pernah melakukan hal serupa.

PDIP harusnya belajar dari sejarah. Mereka pernah berada dalam kekuasaan,  kemudian berada di luar kekuasaan. Kini kembali berada di dalam kekuasaan.

Alat pemukul yang mereka ciptakan selama berkuasa, boleh jadi saat ini efektif untuk menggebuk lawan-lawan politiknya. Namun jangan lupa,  suatu saat bisa digunakan oleh penguasa untuk menggebuk balik mereka.

Apa tidak ingat bagaimana rasanya menjadi oposisi. Mengalami represi berkepanjangan selama Orde Baru berkuasa?

Bukankah sejarah  selalu berulang? Secara hukum alam (sunatullah) kekuasaan itu juga akan dipergilirkan.

Sekali lagi, belajarlah dari sejarah. Tidak ada kekuasaan yang abadi. Mawas dirilah….end

PDIP Mau Buang Badan, Tapi Badannya Terlalu Besar

By Asyari Usman

Kembali ke isu RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). PDIP akhirnya mundur. Mereka bersedia mencantumkan Tap MPRS XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan komunisme dan PKI sebagai konsideran RUU. Mereka juga bersedia menghapuskan Trisila dan Ekasila dari RUU itu. PDIP adalah pihak yang mengusulkan kedua materi ini.

Kedua hal ini memunculkan tentangan keras dari semua ormas dan lembaga Islam. Peniadaan Tap MPRS larangan PKI, komunisme dan marxisme-leninisme itu, plus degradasi Pancasila menjadi “Gotong Royong” dan agama disetarakan dengan kebudayaan, memicu kecurigaan terhadap RUU HIP.
Kecurigaan itu sampai pada dugaan bahwa pihak yang memprakarsai RUU ingin membangkitkan kembali komunisme dan PKI di Indonesia. Tentu saja umat beragama, terutama umat Islam, bereaksi sangat keras. NU dan Muhammadiyah menolak. Mereka meminta agar RUU HIP tidak saja direvisi, melainkan dicabut total. Tidak usah dibahas lagi.

Begitu juga Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI malah mengeluarkan maklumat keras bernada ultimatum jika RUU HIP masih berkonten pasal-pasal anti-agama. Didukung 34 MUI provinsi, MUI Pusat menyimpulkan RUU HIP ‘original’ bisa menjadi jalur legal bagi para pendukung PKI dan komunisme untuk bangkit kembali.

Yang sangat mengkhawatirkan, selain penyingkiran Tap larangan komunisme-PKI, adalah Pasal 7 RUU HIP. Di ayat (2) pasal ini, Trisila diuraikan sebagai “sosio-nasionalisme”, “sosio-demokrasi”, dan “ketuhanan yang berkebudayaan”.

Dua istilah pertama yang ini entah apa maksudnya. Tapi, yang terpenting, kita perlu fokus ke istilah ketiga. Yaitu, “ketuhanan yang berkebudayaan”.

Terminologi ini berpotensi mengaburkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa di Pancasila. Bahkan, banyak orang yang berpendapat bahwa istilah “ketuhanan yang berkebudayaan” memberikan ruang yang sangat bebas untuk menafsirkan eksistensi agama dalam kehiudpan berbangsa dan bernegara. Salah satu tafsiran orang adalah menyamakan agama dengan kebudayaan. Atau, bisa dikatakan pasal ini akan ‘mewajibkan’ agama menyerap kebudayaan.

Jadi, RUU HIP sengaja diisi dengan diksi dan narasi yang tak jelas. Penuh dengan poin-poin yang tidak substantif. Seandainya menjadi UU, maka anasir-anasir pro-PKI secara bertahap akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan infiltrasi komunisme ke dalam sistem sosial yang berbasis ketuhanan. Kalau sempat menjadi UU, berarti inflitrasi itu legal.

Dengan membaca kemungkinan ini, umat Islam tampaknya akan menyalakan ‘sistem peringatan dini’ (early warning system). Agar umat senantiasa waspada. Terutama terhadap manuver PDIP. Kelihatannya, partai berlambang Banteng galak tsb tidak akan menyerah.

Mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka bisa saja datang kembali dengan upaya penghapusan Tap MPRS larangan komunisme-PKI. Dan juga gagasan ekstraksi (menciutkan) Pancasila. Supaya, berat dugaan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa perlahan bisa hilang dan tidak tertulis lagi di dokumen negara maupun teks-teks akademik.

Wakil Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan bahwa peniadaan Tap MPRS larangan komunisme di deretan konsideran RUU HIP, bukan inisiatif partainya. PDIP difitnah seolah mendukung kebangkitan kembali komunisme. Begitu juga soal Trisila dan Ekasila. PDIP juga terfitnah, kata Basarah.

Namun, catatan yang ada menunjukkan bahwa kedua hal itu berasal dari Partai Banteng. Kalau bukan PDIP, kenapa mereka yang sibuk mengatakan bahwa Tap MPRS larangan komunisme sekarang sudah dicantumkan di RUU. Sedangkan Trisila dan Ekasila sudah dihapus.
Kelihatannya, PDIP mau buang badan. Cuma, badannya terlalu besar. Sehingga, mau dibuang ke mana pun, tetap terlihat.[]
18 Juni 2020
(Penulis wartawan senior)