Duta Besar China untuk Inggris Kesulitan Menyangkal Persekusi China terhadap Uyghur

Duta Besar Tiongkok untuk Inggris, Liu Xiaoming, baru-baru ini [20/7] ketika diwawancarai oleh BBC, membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah komunis China terhadap minoritas Muslim Uyghur. Dia berargumen bahwa Uyghur hidup dengan baik dalam damai.

Ketika diperlihatkan hasil rekaman drone di mana ratusan Uyghur ditutup matanya dan dibawa ke kereta api untuk dipindahkan ke kamp penahanan, Liu sekali lagi menyangkal bahwa ia tidak tahu dari mana rekaman video itu berasal.

Tiongkok terus menolak tuduhan penganiayaan terhadap Muslim Uighur. Awalnya pemerintah China menyangkal keberadaan kamp penahanan. Setelah kesaksian luas dari mantan tahanan, mereka berpendapat bahwa itu adalah kamp pendidikan ulang atau lembaga pelatihan kejuruan. Kebohongan demi kebohongan berlanjut oleh pemerintah Cina untuk menutupi kejahatan dan genosida mereka terhadap Muslim Uyghur.

Liu Xiaoming, telah membantah laporan bahwa China sedang menjalankan program sterilisasi wanita Uighur di wilayah Xinjiang barat. Laporan dan laporan saksi mata menuduh Tiongkok berusaha mengurangi populasi Uighur di Xinjiang dengan sterilisasi paksa. Mr Liu juga dihadapkan dengan rekaman drone yang tampaknya menunjukkan Uighurs ditutup matanya dipaksa masuk kereta api. Dia mengatakan dia "tidak tahu" apa yang ditayangkan video itu.

Sumber : Cordova Media

Read More

Konflik Libya : Eskalasi Meningkat, Hubungan Mesir-Turki di ambang Perang

Mesir-Turki tampaknya berada di ambang perang. Kedua negara saling mencemooh, mengancam dan menggertak satu sama lain. Mereka memang belum bertatap muka di lapangan. Namun, secara tidak langsung, mereka saling berhadapan di Libya, melalui dua kelompok lokal yang memperebutkan kekuasaan, setelah jatuhnya rezim Muammar Gaddafi.

Dua kelompok lokal, pertama, Tentara Nasional Libya (LNA / al Jaysh al Wathany al Libi) yang dipimpin oleh pensiunan Jenderal Khalifa Haftar, berbasis di Tobruk, Libya timur. Mereka didukung penuh oleh Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) dan Rusia. LNA memiliki kekuatan di bagian timur Libya. Setahun yang lalu, mereka berhasil mengendalikan beberapa wilayah di Libya barat, termasuk bandara internasional di ibu kota Tripoli.

Kedua, Pemerintah Perjanjian Nasional (GNA / Hukumah al Wifaq al Wathany) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayes Sarraj berbasis di Tripoli. Dengan dukungan penuh dari militer Turki, dalam beberapa minggu terakhir GNA telah berhasil merebut kembali wilayah barat dan sejumlah pangkalan militer pasukan Haftar, yang utama adalah pangkalan militer al Wattia, Kota Tarhuna, bandara internasional Tripoli, dan Bogrin ( timur Kota Misrata).

Dalam serangan yang dimulai pada akhir Maret, mereka juga berhasil menghancurkan empat helikopter serang, dua drone, sejumlah tank, artileri, kendaraan lapis baja, dan senjata berat lainnya. Mereka juga mengancam akan terus menyerang pasukan Haftar yang masih bertahan di pangkalan militer di al Wattia. Sekarang mereka sedang bersiap untuk memasuki kota Sirte, Libya tengah.

Mesir Ancam Turunkan Pasukan

Inilah yang tampaknya membuat kesal Presiden Mesir Abdul Fattah Sisi. "Sirte dan al Jufra adalah garis merah untuk Mesir," kata Sisi, ketika mengunjungi unit tempur angkatan udara di wilayah barat Mesir yang berbatasan dengan Libya pada Sabtu (20/6) pekan lalu.

Dia juga mengancam akan campur tangan langsung dengan militer Mesir di Libya. Menurutnya, intervensi tersebut memiliki legitimasi internasional. Yaitu untuk membela diri atau atas permintaan Parlemen. Adapun yang terakhir, katanya, satu-satunya otoritas terpilih yang sah di Libya. Tentu saja yang dimaksud adalah bahwa Parlemen berkantor pusat di Tobruk yang mendukung Jenderal Haftar.

Dia juga mengisyaratkan bahwa pasukan negaranya dapat melakukan aksi militer di luar negeri jika diperlukan. "Bersiaplah untuk melakukan misi apa pun di sini di dalam perbatasan kami atau jika perlu di luar sana," kata Sisi kepada tentara Mesir.

Lalu, apa pentingnya Sirte dan al Jufra yang dikatakan Presiden Sisi adalah garis merah untuk Mesir?

Sirte berjarak sekitar 1.000 kilometer dari perbatasan Mesir. Posisinya berada di tengah-tengah antara ibu kota Tripoli dan Benghazi di pantai Libya yang menghadap ke Laut Mediterania. Karena itu, penguasa Sirte akan dengan mudah mengontrol pelabuhan minyak di wilayah sabit sumur minyak di Libya timur, yang berisi cadangan minyak terbesar di Libya.

Di sisi lain, selatan Sirte terletak pangkalan udara penting al Jafra, yang hanya berjarak 300 kilometer. Pangkalan Al-Jafra adalah salah satu pangkalan udara Libya terbesar, dengan infrastruktur yang kuat, yang selalu dimodernisasi sehingga dapat mengakomodasi senjata terbaru. Pangkalan ini adalah ruang operasi utama untuk pasukan Jenderal Haftar.

Posisi al-Jafra juga penting karena terletak di bagian tengah Libya, sekitar 650 kilometer tenggara Tripoli. Ini adalah poros penghubung antara timur, barat dan selatan. Karena itu, siapa yang mengendalikan pangkalan al-Jafra, ia akan dapat mengendalikan setengah dari Libya.

Menurut Dr. Gabriel al Obaidi, penulis dan akademisi Libya, siapa pun yang mengendalikan Sirte dan al Jufra akan memiliki tujuan berikut, yaitu untuk mendominasi Libya timur. Ini tentu saja dapat mengancam keamanan Mesir di perbatasan baratnya, yang membentang sekitar 1.200 kilometer.

Sementara Munir Adib, seorang ahli tentang gerakan ekstrimis dan teroris internasional, mengatakan al-Jufra adalah wilayah terdekat di Libya selatan ke Mesir, sehingga kehadiran milisi ekstremis di sana dapat membuat ancaman nyata bagi keamanan Mesir.

Beberapa pihak mengatakan, pernyataan kuat Presiden Mesir itu sebagai bentuk penabuhan perang. Berbagai media dan lembaga pertahanan internasional juga memberikan komentar. Mereka sepakat bahwa ancaman Presiden Sisi sebenarnya diarahkan ke Turki, khususnya Presiden Recep Tayyib Erdogan, meskipun ia tidak menyebut nama orang atau negara tertentu. Berkat dukungan militer langsung Turki, pasukan Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya kini "siap berlayar".

Secara perbandingan kekuatan militer Turki yang berada di peringkat ke-9 dan Mesir di peringkat ke-11 di peta kekuatan militer di dunia. Jika benar-benar ada perang, lalu siapa yang menang? Apa akibatnya bagi Timur Tengah dan dunia internasional? Lalu negara mana yang akan menjadi sekutu kedua belah pihak?

Parlemen Mesir Menyetujui Intervensi Militer ke Libya

Menurut informasi yang dirilis oleh situs web Aljazeera pada 21 Juli 2020, parlemen Mesir pada hari Senin, 20 Juli 2020, telah menyetujui pengerahan pasukan Mesir untuk melakukan aksi militer di Libya.

Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya, dengan dukungan negara-negara asing, baru-baru ini melancarkan serangan terhadap Tentara Nasional Libya (LNA) di barat laut Libya dan bertekad untuk bergerak maju untuk mengambil kendali Sirte dan pangkalan udara Al-Jufra .

Mesir adalah kekuatan militer terbesar kedua di Timur Tengah setelah Iran, dengan total 439.000 personel militer. Angkatan bersenjata Mesir adalah yang terbesar di kawasan itu dan pada dasarnya berfokus bertugas pada integritas teritorial dan keamanan internal, termasuk memerangi kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS di Sinai utara.

Inventarisasi angkatan bersenjata Mesir utama terdiri dari sistem persenjataan era Soviet yang usang dan ditambah peralatan militer dari barat yang terbaru. Namun, akhir-akhir ini angkatan bersenjata Mesir secara agresif melaksanakan program rekapitalisasi dan modernisasi peralatan militernya.

Mesir telah menerima pesawat tempur multi-purpose, helikopter serang, dan sistem rudal darat-ke-udara (SAM) dari Rusia. Pesawat tempur juga datang dari Perancis dan UAV bersenjata dari Cina. Rekapitalisasi Angkatan Laut Mesir termasuk kapal selam buatan Jerman dan kapal serbu amfibi dan fregat yang dirancang oleh Prancis. Mesir memiliki industri pertahanan dalam negeri yang mapan, memasok peralatan untuk angkatan bersenjata dan pasar ekspor, mulai dari senjata ringan hingga kendaraan lapis baja. Ada sejarah lisensi dan produksi bersama dengan perusahaan asing, termasuk perakitan lokal tank tempur M1A1 utama dari kit yang dipasok AS dan produksi fregat dengan bantuan Prancis.

Mesir-Turki, Unfinished Business ?

Perseteruan Turki dengan Mesir, atau lebih tepatnya Presiden Erdogan dan Presiden Sisi, sebenarnya berasal dari masalah politik. Erdogan, yang merupakan pendukung Ikhwanul Muslimin (IM), sangat mengutuk pengambilalihan kekuasaan oleh Jenderal Sisi dari Presiden Muhammad Morsi pada 2013. Sampai sekarang, Erdogan menyebutnya kudeta militer terhadap pemerintah yang sah dan dipilih secara demokratis. Morsi adalah presiden Mesir berasal dari kelompok IM.

Di sisi lain, Presiden Sisi mengatakan bahwa pengambilalihan kekuasaan justru untuk menyelamatkan bangsa Mesir dari perang saudara. Dia kemudian menolak IM dan menganggap mereka sebagai kelompok teroris terlarang bersama-sama dengan Saudi dan UEA. Mesir juga menuduh Turki Erdogan sebagai pelindung teroris IM.

Perseteruan politik Turki-Mesir ini berlanjut ke perang saudara yang sekarang terjadi di Libya. Turki Erdogan mendukung Pemerintah Perjanjian Nasional atau GNA di Tripoli. Sementara itu, Mesir mendukung Tentara Nasional Libya alias LNA yang berbasis di Tobruk.

Mesir menuduh GNA sebagai teroris yang didukung oleh teroris. Tuduhan ini mengacu pada GNA dan IM Turki yang condong ke Erdogan yang dianggap sebagai teroris oleh Mesir. Sebaliknya, Turki menuduh LNA sebagai kelompok kudeta yang didukung oleh pemerintah kudeta.

Perseteruan Mesir-Turki di Libya juga melibatkan negara-negara pendukung satu sama lain. Bersama dengan Mesir ada Saudi, UEA dan Rusia. Sementara itu, Turki didukung oleh Qatar. Masing-masing pihak menuduh lawan-lawannya sebagai intervensi asing di Libya yang melibatkan tentara bayaran.

Sebenarnya Pemerintah PBB yang diakui oleh PBB adalah GNA di Tripoli. Namun, pengakuan internasional tidak ada artinya di tengah konflik, perselisihan dan kepentingan politik. Sekarang dua kelompok yang bertikai di Libya - bersama dengan negara-negara pendukung lainnya - masing-masing mengklaim sebagai yang sah dan menganggap yang lainnya ilegal.

Menakar Kekuatan Mesir - Turki

Intervensi Turki untuk mendukung Kesepakatan Nasional Pemerintah Libya (GNA) terjadi setelah penandatanganan perjanjian tahun lalu untuk membatasi perbatasan laut antara kedua negara. Turki ingin mengamankan peran yang lebih besar untuk dirinya sendiri dalam eksplorasi yang direncanakan atas sumber daya alam di Mediterania, dan berupaya melemahkan kekuatan anti-GNA dari pemberontak HLL Khalifa, yang didukung oleh Mesir, Uni Emiarat Arab (UEA), Arab Saudi, Rusia , Prancis, dan bahkan Yunani.

Posisi Amerika Serikat di Libya tidak konsisten dan membingungkan karena kurangnya kepentingan strategis. Washington menempatkan Libya di tepi upaya militer dan diplomatiknya, tetapi keterlibatan Rusia yang meningkat dalam konflik mengubah posisi Amerika Serikat, membuat Moskow memberlakukan batasan atas intervensi sendiri.

Italia mendukung Turki dan GNA, sementara Prancis mendukung pasukan Haftar dan Mesir. Peran Yunani dalam mendukung Mesir dan menentang Turki terbatas pada perannya sebagai pendukung. Sementara itu, UEA dan Arab Saudi mendukung Mesir tetapi memiliki persepsi yang berbeda, karena Arab Saudi tidak lebih dari sekadar dukungan verbal, sedangkan UEA tidak akan dapat memberikan lebih banyak dukungan kepada Haftar, dan Mesir telah melampaui kemampuan dan kapasitasnya untuk melakukan apa pun. .

Sementara Turki melakukan latihan dan manuver angkatan laut dengan Italia baru-baru ini, Prancis menciptakan "masalah" dengan kapal-kapal angkatan laut Turki. NATO - Turki dan Prancis sama-sama anggota NATO, tetapi NATO tidak memperhatikan hasutan Prancis.

Kegagalan Haftar untuk merebut Tripoli setelah intervensi Turki merupakan pukulan kuat bagi sekutunya, terutama UEA dan Mesir. Jika Mesir memutuskan untuk melintasi perbatasan dan campur tangan dalam kapasitasnya sebagai yang paling terkena dampak kekurangan tersebut, UEA akan menemukan dirinya di bawah tekanan dari komunitas internasional untuk menemukan solusi damai dan menyelesaikan konflik. Apalagi, jika Rusia menjadi lebih terlibat, maka akan menghadapi respons besar dari Amerika Serikat.

Dalam konteks ini, Mesir menemukan dirinya dalam posisi yang canggung ketika Presiden Abdel Fattah Al-Sisi mengancam bulan lalu untuk campur tangan langsung di Libya jika GNA yang diakui secara internasional memasuki Sirte, yang berjarak lebih dari 900 km dari perbatasan Mesir. Al-Sisi menggambarkan Sirte sebagai garis merah, persimpangan yang mengancam keamanan nasional Mesir. Untuk menunjukkan keseriusannya, ia melakukan manuver militer di sisi perbatasan Mesir. Dengan nama sandi "Decisive 2020", mereka memasukkan latihan yang bertujuan "menghilangkan unsur tentara bayaran dari tentara yang tidak teratur".

Tampaknya ancaman dan manuver Mesir tidak akan mengubah realitas baru di Libya, dan jelas bahwa aspirasi Kairo menjadi lebih realistis. Menurut Jerusalem Post, konflik saat ini di Libya dibagi menjadi dua garis. Daftar Kontrol akan membawa semacam pemerintahan militer konservatif ke Libya yang menolak perubahan, seperti di Mesir dan negara-negara Teluk. Adapun GNA yang didukung Turki, mungkin memiliki masalah mengenai stabilitas rapuh setelah pukulan yang disebabkan oleh Haftar. Meskipun demikian, Turki telah membuktikan bahwa mereka lebih terampil dalam mentransfer senjata dan teknologi pertahanan ke Libya. Drone mengalahkan sistem pertahanan udara Rusia yang dibawa oleh UEA ke Libya. Inilah bagaimana pasukan yang didukung Turki berhasil mendesak milisi Haftar untuk menarik pasukan mereka dari sekitar Tripoli.

Mengingat politik internasional dan perkembangan di lapangan, akankah Libya tetap terbagi secara fisik di sepanjang garis merah yang disebut Sisi, dan di hadapannya Putin, mencegah GNA mengendalikan Pangkalan Udara Sirte dan Al-Jafra di jantung negara itu? Apakah Mesir akan campur tangan langsung di Libya, daripada hanya menyediakan senjata dan dukungan teknis dan udara? Akankah Mesir terlibat dalam konfrontasi dengan Turki?

Semua ini tampaknya sangat tidak mungkin, karena intervensi apa pun oleh militer Mesir, jika itu terjadi, akan sangat terbatas. Impian Haftar dan para pendukungnya untuk mengendalikan seluruh Libya tidak lagi mungkin.

Di atas kertas, kekuatan tentara Turki kurang lebih sama dengan kekuatan pasukan Mesir-nya. Keduanya memiliki jet tempur modern seperti F-16 dan ratusan pejuang lainnya. Tentara Mesir adalah yang terkuat kesembilan di dunia di atas kertas, dengan ribuan tank. Turki ditempatkan pada kesebelas, tetapi kemungkinan menjadi anggota NATO membuat pasukan Turki jauh lebih efektif daripada Mesir.

Itu hanya teori. Pada kenyataannya, ada kesenjangan yang luas dalam kemampuan dan efektivitas. Mesir belum diuji dalam konfrontasi eksternal untuk waktu yang lama, dan hampir setengah abad telah terlibat dalam memerangi kelompok-kelompok bersenjata yang lemah di negaranya. Konfrontasinya dengan pasukan ISIS di Semenanjung Sinai selama tujuh tahun terakhir telah mengungkapkan ketidakefisienan militer Mesir dalam menekan pemberontakan kecil oleh kurang dari 700 militan.

Turki memiliki pengalaman dan efektivitas dalam menangani pemberontakan. Pasukannya telah terlibat di Suriah selama bertahun-tahun, dan berurusan dengan pasukan Kurdi PKK. Tentara Turki juga menangani kekuatan ISIS.

Intinya para pengamat militer berkesimpulan bahwa perang langsung antara Mesir dan Turki di Libya hampir tidak mungkin terjadi. Pembicaraan semacam itu tidak masuk akal mengingat "intervensi" Al-Sisi akan terbatas dan jika itupun terjadi. Turki, bagaimanapun, telah menunjukkan bahwa keseriusan tekadnya untuk berdiri di samping GNA dan sekaligus berkomitmen untuk kepentingan vital dan keamanan nasionalnya khususnya laut Mediterania. Rusia sadar bahwa Turki tidak akan bergeser dari posisinya di Libya, sementara Amerika Serikat sadar bahwa Ankara telah bertekad untuk mencapai tujuannya, dan Washington ingin mendukung pemerintah Turki dalam membatasi kerjasamanya dengan Moskow dan Teheran.

Read More

Hagia Sofia menjadi Masjid kembali, ternyata Impian sejak dahulu Erdogan Sebelum diPenjara

Azan kembali bergema di Hagia Sofia setelah lebih dari 86 tahun dilarang dikumandangkan setelah diubah fungsinya oleh Mustafa Kemal Attaturk menjadi museum. kini masyarakat turki menyambut dengan riang gembira disekeliling Hagia sofia yang kini statusnya kembali diubah menjadi masjid kembali oleh Erdogan.

banyak analis-analis berkomentar mengenai peristiwa ini tapi pendapat yang mayoritas berkesimpulan bahwa erdogan membuat kebijakan yang populer berkenaan pemilu yang akan datang. tapi tahukah anda ternyata erdogan telah lebih dahulu menyatakan impiannya tersebut ke publik semenjak ia menjabat sebagai walikota Istanbul dahulu 1994.

Dalam salah satu wawancara Erdogan dg salah satu majalah media arab ketika dulu masih menjabat sbg walikota Istanbul. Erdogan dengan mantap berkata ketika itu: wajah Islam kan kembali ke Istanbul dan Hagia Sophia akan kembali menjadi masjid.

Erdogan terpilih sebagai walikota Istanbul dalam pemilihan lokal pada tanggal 27 Maret 1994. Ia dipenjara pada tanggal 12 Desember 1997 karena puisinya yang bermasalah. Setelah empat bulan di penjara, Erdogan mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pada 14 Agustus 2001. Dari tahun pertama, AKP menjadi gerakan politik yang didukung publik terbesar di Turki. Dalam pemilihan umum 2002, AKP memenangkan dua pertiga kursi di parlemen, membentuk pemerintahan partai tunggal setelah 11 tahun.

Tuduhan terhadap Erdogan adalah karena ia membacakan kutipan dari penyair puisi Ziya Gokalp yang disampaikan dengan sangat antusias didepan publik. Bait puisi itu dibacakan dengan keras selama Konferensi Umum Partai Refah di kota Sard, Anotilia tenggara.

Adapun bait-bait puisi dari penyair Ziya Gokalp sebagai berikut:

Masjid adalah barak kami

Kubah adalah penutup kepala kami

Menara adalah bayonet kami

Orang-orang beriman adalah tentara kami

Tentara ini yang menjaga agama kami

Impian erdogan yang akhirnya terwujud 26 tahun kemudian setelah pula mengantar Turki melewati masa-masa kritis ekonomi dan politik serta tekanan sekuler menjadi negara yang maju setara dengan Amerika dan Rusia dalam meja perundingan, bersahabat dengan pergerakan Islam, bahkan mendukung seluruh pergerakan pembebasan dan membantu wilayah islam yang sedang musibah

Read More

Hagia Sophia: Dari Gereja, Masjid, Museum, dan (apakah Berhasil) Kembali ke Masjid ?

Jumat (10/7/2020) menjadi hari bersejarah bagi Turki dan dunia. Pengadilan tinggi administrasi negara Turki, yang biasa disebut Dewan Negara, telah mencabut keputusan Ataturk tentang gedung Hagia Sophia.

Pengadilan administrasi utama Turki membatalkan keputusan presiden 1934 untuk mengubah Hagia Sophia menjadi museum. Pembatalan itu membuka jalan bagi Hagia Sophia untuk kembali menjadi masjid. Meski demikian, keputusan pengadilan ini masih menunggu keputusan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Keputusan ini menindaklanjuti rencana Erdogan untuk mengembalikan fungsi museum sebagai masjid. Menurutnya, bangunan bersejarah sebagai museum adalah langkah yang salah. Rencana itu menuai protes dari banyak pihak, salah satunya adalah Amerika Serikat.

Hagia Sophia sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang, Hagia Sophia telah menjadi salah satu tempat paling mulia bagi umat Kristen Ortodok dan Muslim.

Sejarah Hagia Sofia

Hagia Sophia yang dalam bahasa Yunani berarti kebijaksanaan Ilahi, adalah bangunan berbentuk kubah yang terletak di Istanbul. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 537 M oleh Kaisar Justin I dari Kekaisaran Romawi Timur.

Awalnya, bangunan ini adalah pusat kekristenan Ortodoks dan menjadi gereja terbesar di dunia selama berabad-abad. Hagia Sophia tetap menjadi gereja sampai Konstantinopel diperintah oleh Sultan Mehmet dari Ottoman. Di bawah pemerintahan Sultan Mehmet, Hagia Sophia berubah menjadi masjid.

Kekaisaran Ottoman membangun empat menara. Simbol-simbol Kristen ditutup dan digantikan oleh kaligrafi lafaz Allah dan Muhammad. Setelah Ottoman runtuh, presiden pertama Turki, juga dikenal sebagai bapak modernisasi Turki, Mustafa Kemal Ataturk, mengubah Turki menjadi negara sekuler.

Pada tahun 1934 gedung Hagia Sophia yang dulunya berfungsi sebagai masjid diubah menjadi museum.

Pada 2019, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan akan mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid. Analis barat percaya bahwa pernyataan Erdogan terkait dengan upaya partainya, AKP, mencari dukungan menjelang pemilihan.

Pada tahun 2020, rencana Erdogan akan terus mengajukan aplikasi ke pengadilan. Akibatnya, Dewan Negara hari ini membatalkan dekrit Ataturk sehingga membuka jalan bagi kembalinya Hagia Sophia ke masjid.

Read More

Agen Rahasia Inggris Membongkar Cara Kerja Jaringan Spionase Tiongkok

Kisah sukses jaringan spionase China tidak dapat disangkal ketika mereka berhasil mencuri cetak biru untuk membuat bom nuklir dari Amerika Serikat (AS). China juga berhasil mencuri rahasia jet tempur siluman F-22 Raptor, meskipun masih diperdebatkan, tetapi sebenarnya penampilan jet tempur siluman Cina, J-20 memang seperti jet tempur AS yang paling kuat.

Sekarang kecurigaan besar terhadap spionase yang kuat dari agen-agen Cina disalahkan pada perusahaan raksasa China, Huawei, menyoroti dunia gelap spionase Tiongkok, perekrutan agen dan program ambisius untuk menyebarkan pengaruhnya di seluruh dunia.

Selain Amerika, Inggris juga dibuat marah karena menjadi sasaran agen rahasia Tiongkok. Mengutip BBC, baru-baru ini, sebuah dokumen dilaporkan dikompilasi dengan bantuan mantan mata-mata agen rahasia Inggris, MI6, menuduh China berusaha memanipulasi sejumlah tokoh penting Inggris, termasuk politisi, untuk mendukung bisnis raksasa telekomunikasi di Inggris.

Dikatakan bahwa setiap perusahaan besar Cina di mana pun beroperasi di dunia dicurigai menempatkan "sel" di dalamnya, yang bertanggung jawab kepada Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa, untuk memudahkan agenda politik dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi perintah politik.

Bagaimana Jaringan Spionase Tiongkok Bekerja

Itulah sebabnya para ahli Cina menunjukkan bahwa Partai Komunis Tiongkok memang beroperasi di Inggris, seringkali dengan kedok bisnis. "Mesin partai ada di mana-mana," jelas seorang pakar urusan Cina, menambahkan, "Untuk China, bisnis tidak dapat dipisahkan dari politik."

Partai Komunis Tiongkok memiliki 93 juta anggota, banyak dari mereka ditempatkan atau disembunyikan di berbagai organisasi di luar negeri. Dengan begitu mereka dapat ditugaskan untuk mengumpulkan informasi rahasia, terutama di bidang teknologi, termasuk telekomunikasi.

Menurut para ahli "agen" serta individu yang ditargetkan yang memegang posisi penting di perusahaan asing, dapat direkrut atau dibujuk dengan menggunakan sejumlah metode.

Atur jebakan

Pendekatan pertama biasanya dikenal sebagai "insentif positif", terutama jika orang yang menjadi sasaran bukan warga negara Cina.

Di Barat, insentif ini dapat menggoda undangan untuk menghadiri pertemuan bisnis di Cina, tawaran bantuan keuangan kepada perusahaan yang mengalami kesulitan, atau penawaran (kadang-kadang tidak memiliki arti) untuk mengambil posisi direktur non-eksekutif atau dalam beberapa kasus menawarkan uang dapat mengubah standar hidup.

Selama 10 hingga 15 tahun terakhir, semakin ada kesiapan untuk memburu orang asing yang memegang posisi strategis dengan memberikan insentif positif.

Tetapi di wilayah China, metode perekrutan dilakukan dengan cara yang lebih menyeramkan, menurut orang yang mengetahui informasi tentang itu.

Metode yang digunakan termasuk menekan anggota keluarga mereka - pada dasarnya memeras - untuk menjebak pengusaha dari Barat yang ceroboh.

Ini biasanya mencakup "peluang" untuk bertemu dengan wanita yang menarik yang kemudian diam-diam direkam dan berfungsi sebagai "kompromi" - bahan yang merugikan untuk digunakan sebagai pengungkit.

"China sangat pandai memasang perangkap di wilayahnya sendiri," kata seorang pengusaha Inggris yang pernah bekerja di China.

Perangkap biasanya dioperasikan oleh Kementerian Keamanan Negara. Alih-alih mengendalikannya secara terpusat, operasi ini cenderung dilakukan oleh Dinas Keamanan Nasional tingkat provinsi, yang mengawasi berbagai wilayah di dunia.

Sebagai contoh, biro Shanghai mencakup wilayah Amerika Serikat, Beijing bertanggung jawab atas Rusia dan negara-negara bekas Soviet, Tianjin termasuk Jepang dan Korea, dan sebagainya.

"Negara Tiongkok menggunakan semua aspek tuas pemerintah untuk mengumpulkan informasi," kata seorang yang mengetahui operasi itu.

"Ini bervariasi dari spionase dengan target spesifik dan spionase cyber berskala besar, pencurian hingga kooptasi para ahli di dunia industri, baik tanpa atau dengan pengetahuan mereka."

"Bersama dengan Rusia," tambahnya, "Tiongkok menjadi ancaman mata-mata terbesar bagi Inggris."

Read More

Rieke Diah Pitaloka, Aktor Memimpin Pleno RUU-HIP sebelum PDI-P Copot dari Pimpinan Badan Legislasi

Fraksi PDI-P mengeluarkan anggotanya, Rieke Diah Pitaloka, dari posisi Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) di DPR.  Sebelumnya Rieke dikenal sebagai ketua komite kelompok kerja Ideologi Pancasila (HIP) dan telah memimpin rapat pleno terkait RUU tersebut.

 "Ketua komite kerja Ny. Rieke, yang memimpin pleno, juga virtual karena dia adalah pemimpin lain dari luar gedung DPR," kata Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Achmad Baidowi ketika konfirmasi, Rabu (8/7/2020).

PDI Perjuangan telah menggantikan Rieke Diah Pitaloka dari kursi Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.  Surat penggantian untuk Rieke ini juga telah diterima oleh para pemimpin Badan Legislasi lainnya.

"Ya, salinan surat itu sudah diterima oleh Sekretariat Badan Legislatif," kata Wakil Ketua Badan Legislatif Achmad Baidowi, Rabu (8/7).

Sebelumnya, Badan Legislatif Indonesia (Baleg) Republik Indonesia mengadakan pertemuan evaluasi program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020.  PKS mengusulkan agar RUU Ideologi Pancasila ditarik dari Prolegnas.

Pertemuan itu diadakan di ruang rapat Baleg, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).  Anggota Legislatif F-PKS, Mulyanto, menyarankan agar RUU HIP ditarik dari Prolegnas dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Sejumlah fraksi di DPR kembali menanyakan sikap pemerintah terkait RUU Ideologi Pancasila (RUU HIP).

 Selama rapat kerja antara Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yasonna, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS Bukhori meminta Yassona untuk menjelaskan langkah pemerintah dalam  menanggapi permintaan publik yang meminta untuk menarik RUU HIP.

Wakil Ketua Badan Legislatif dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya mengatakan, RUU tentang Kebijakan Ideologi Pancasil (RUU HIP) tidak dapat langsung dikecualikan dari Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2020.  Alasannya, katanya, adalah bahwa RUU HIP telah menjadi domain pemerintah.

Read More

Libya Civil War : Siapa mendukung Siapa ?

oleh Sami Hamdi, Pemimpin Redaksi International Interest

Kenapa Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir mendukung pasukan kudeta Khalifa Haftar ?

Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir adalah pendukung Khalifa Haftar di Libya sebagai bagian dari antisipasi terhadap fenomena people power "Musim Semi Arab". ketika Musim Semi Arab dimulai di Tunisia, kekuasaan (Zine el Abidine) Ben Ali tumbang dan menjalar ke Libya lalu kekuasaan Muammar Khadafi jatuh lalu pindah ke Mesir, Husni Mubarak dipaksa turun. lalu ke Suriah, Bashar Al Assad bersikukuh malah menenggelamkan suriah ke dalam perang saudara. Dan saat Musim Semi Arab semakin mendekat ke Perbatasan Arab Saudi dan perbatasan UEA, rezim tersebut menjadi panik karena percaya bahwa kekuasaan mereka akan menjadi yang berikutnya. 

Mengingat bahwa Amerika meninggalkan Mubarak juga meninggalkan Ben Ali, Amerika tidak menyelamatkan para pemimpin itu, maka mereka pun percaya bahwa AS juga tidak akan selamatkan mereka dalam krisis eksistensial yang akan mereka hadapi. Inilah mengapa kita lihat mengapa Riyadh dan Abu Dhabi mendukung kudeta militer di Mesir terhadap presiden yang terpilih secara demokratis hasil revolusi Musim Semi Arab. Mereka juga telah mendukung pasukan anti-demokrasi di Tunisia, mereka pun mendukung kudeta Hemeti (Mohamed Hamad Dagalo) di Sudan, pada dasarnya ini semua untuk mencegah gerakan musim semi arab dengan mengamankan wilayah-wilayah tersebut untuk memastikan bahwa rezim mereka tidak berada di bawah ancaman. Inilah sebabnya mereka mengusahakan kembalinya ke otoriterisme di wilayah-wilayah tersebut 

Mengapa Turki membantu pemerintah Libya yang diakui PBB ?

 

Penting untuk diingat bahwa Turki telah mendukung pemerintah yang diakui secara internasional untuk beberapa kalinya. Anda akan ingat bahwa Haftr telah menyandera dua warga negara Turki di awal serangan ofensifnya karena ia mengeluh bahwa drone Turki adalah bagian dari militer pertahanan di Tripoli dan menyebabkan Haftar terhenti dalam gerak majunya ke Tripoli.

Namun sekarang ketika kita melihat situasi di Libya, Fayed al Sarraj yang merupakan Perdana Menteri dari GNA telah mengalami situasi pelik dimana Uni Eropa telah meninggalkannya, Amerika telah meninggalkannya, Rusia mendukung Haftar, Prancis mendukung Haftar, UEA, Mesir dan Saudi Arabia juga mendukung Haftar. Turki ingin menyelamatkan pemerintah sah yang diakui PBB itu dengan melindungi posisi Sarraj di meja perundingan.

Karena turki tau jika pemerintah yang sah diakui PBB itu jatuh, jika Sarraj kala di Tripoli maka semua solusi pembicaraan secara diplomatik, semua negosiasi di Libya akan tidak berarti. Karena kemudian perdebatan akan muncul tentang seberapa kuat orang akan memperkuat kontrolnya di Libya sama dengan perdebatan yang terjadi di Mesir ketika membahas tentang legitimasi dari pemerintahan demokratis untuk mengakui Abdel Fattah el Sisi sebagai presiden Mesir padahal ia melakukan kudeta militer atas Presiden yang terpilih secara demokratis.  

Ada juga alasan kedua mengapa Turki ingin terlibat adalah jika kita melihat peta Mediterania akan melihat bahwa ada kawasan laut chokehold (tersendat) terbentuk. Turki sebelah barat laut miliki di Yunani dan Italia, di sebelah barat kawasan Cyprus, di sebelah selatan milik Israel dan Mesir dan jika Libya jatuh kepada sekutu-sekutu UEA, sedangkan UEA merupakan anti Turki yang antagonis terhadap Turki. Maka jatuhnya Libya melengkapi chacehold maritim Turki tersebut.

Kepentingan maritim Turki di kawasan itu akan menjadikan Turki berharap belas kasihan negara-negara yang mereka sama sekali tidak suka Turki dan bahkan ketika kita melihat penandatanganan pipa di Timur Mediterania oleh Siprus Yunani dan Israel dengan mengecualikan Turki yang memiliki garis pantai terpanjang di Mediterania mungkin salah satu bukti paling jelas bahwa mereka berusaha mengisolasi Turki atau mencegah turki memiliki kontrol yang signifikan dalam apa yang terjadi di Mediterania. 

Sehingga Turki memiliki alasan untuk takut dan inilah mengapa libya bagi Turki sama pentingnya dengan Suriah dalam mencegah chokehold maritim ini terjadi.

Dan tentu saja mereka punya alasan bagus untuk itu, karena Turki bukan lagi negara dibawah tekanan. Dengan kata lain Turki sekarang duduk di meja yang sama dengan Rusia dengan hormat mengenai Suriah. Turki juga duduk di meja yang sama dengan US. Dengan kata lain Turki menjadi negara yang kuat, karena bukan negara lemah yang berurusan dengan laut Mediterania karena negara-negara yang lain tidak memiliki pengaruh yang setara untuk melawan Turki.

Read More

Kapal induk Angkatan Laut AS melakukan latihan di Laut Cina Selatan Sambil Diawasi Kapal-kapal Tiongkok

Dua kapal induk Angkatan Laut AS sedang melakukan latihan di wilayah bertikai Laut Cina Selatan dan aksi itu berada dalam pengawasan kapal-kapal angkatan laut China yang terlihat di dekat armada, kata komandan salah satu kapal induk, USS Nimitz, kepada Reuters, Senin.

"Mereka telah melihat kami dan kami telah melihat mereka,"  Laksamana Muda James Kirk berkomentar dalam sebuah wawancara telepon dari Nimitz, yang telah melakukan latihan penerbangan di jalur air dengan kapal induk Armada Ketujuh, USS Ronald Reagan, yang dimulai di AS. Liburan Hari Kemerdekaan 4 Juli.

Angkatan Laut AS sebelumnya telah membawa kapal-kapal induknya untuk unjuk kekuatan di wilayah tersebut di masa lalu, tetapi latihan tahun ini berbeda karena terjadi di tengah ketegangan yang terus meningkat ketika Amerika Serikat mengkritik pemerintahan China atas mengenai corona virus dan juga menuduh bahwa China mengambil keuntungan dari pandemi dengan terus memperluas teritorialnya akan klaim di Laut Cina Selatan dan di tempat lainnya.

Kementerian luar negeri Cina mengatakan Amerika Serikat telah sengaja mengirim kapalnya ke Laut Cina Selatan untuk persiapan dan menuduh USA berusaha untuk meningkatkan gesekan antar negara di kawasan itu.

Pentagon ketika mengumumkan latihan 2 kapal induk itu, mengatakan ingin "membela hak semua negara untuk hak terbang, hak berlayar dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan". dengan menggambarkan kapal-kapal berbobot 100.000 ton dengan 90 lebih pesawat yang mereka miliki masing-masing adalah sebagai "simbol keteguhan hati".

Sekitar 12.000 pelaut berada di kapal dalam kelompok kapal induk serang gabungan.

Tiongkok mengklaim bahwa 9/10 di Laut Cina Selatan kaya sumber daya dan potensi perdagangan senilai $ 3 triliun per tahun. saat ini Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam memiliki klaim atas wilayah itu yang saling bersaing.

Cina juga telah membangun pangkalan-pangkalan militernya di atas pulau atol di wilayah itu tetapi China katakan untuk menjaga kedamaian.

"Kontak dengan kapal-kapal Cina tanpa insiden", kata Kirk.

"Kami memiliki harapan bahwa kami akan selalu memiliki interaksi yang profesional dan aman," katanya. "Kami beroperasi di perairan yang jalurnya sangat padat dan banyaknya lalu lintas laut yang melintasinya." (wk)

Read More

Jokowi Menggunakan Ancaman Perombakan Kabinet untuk Mendorong Kinerja Menteri, Efektifkah ?

Pidato Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang berapi-api dalam pertemuan baru-baru ini dengan anggota kabinetnya, yang diedarkan pada hari Minggu, tampaknya menjadi tanda frustrasinya pada kurangnya kemajuan dalam perang melawan pandemi COVID-19 dan ancaman yang dia akan merombak tim menteri jika tidak ada kemajuan dalam upaya ini.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pada hari Senin bahwa sebelum menyampaikan pidato pada tanggal 18 Juni, di mana ia mengancam akan menggantikan menteri yang gagal memberikan hasil dalam pertarungan COVID-19 dan membubarkan badan-badan pemerintah, Presiden Jokowi telah sering memberikan peringatan kepada anggota Kabinet yang dia anggap tidak cukup melakukan dalam menangani pandemi dan dampak ekonominya.

"Presiden khawatir para pembantunya berpikir bahwa ini adalah situasi normal. Mereka [menteri] perlu diingatkan " kata Moeldoko kepada wartawan, Senin.

Moeldoko mengatakan bahwa di antara banyak masalah yang paling dikhawatirkan Jokowi adalah perawatan kesehatan dan pemberian bantuan sosial.

“Setelah kami melihat ke dalamnya, ada masalah yang perlu dibahas, seperti bagaimana membangun sinergi antara BPJS Kesehatan [Badan Kesehatan dan Jaminan Sosial], pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan, masalah pengumpulan data tentang petugas kesehatan dan peraturan yang rumit, ”kata Moeldoko.

Dalam sebuah video yang dirilis pada hari Minggu oleh kantor pers Presiden, Jokowi menyampaikan pidato kemarahan yang tidak biasa, mengatakan bahwa ia akan melakukan perombakan kabinet, membubarkan badan-badan pemerintah atau mengeluarkan peraturan pemerintah lain sebagai pengganti undang-undang (Perppu) jika menteri gagal secara efektif menangani pandemi dan dampak ekonominya. Video itu adalah rekaman pertemuan Kabinet tertutup pada 18 Juni, yang pertama kali diatur selama pandemi dengan protokol kesehatan yang berlaku.

"Saya akan mengambil langkah luar biasa untuk 267 juta warga kami. Ini bisa berupa lembaga pembubaran, atau bisa menjadi perombakan [Kabinet], saya telah memikirkan banyak pilihan," kata Jokowi dalam pidato tersebut.

Jokowi mendesak anggota kabinetnya untuk bekerja lebih keras dalam upaya mempercepat implementasi beberapa kebijakan, secara khusus menyebutkan program bantuan sosial pemerintah dan juga insentif keuangan bagi para pekerja kesehatan negara, ketika ia menyoroti lambatnya pencairan COVID pemerintah -19 anggaran respons.

“Kami telah menganggarkan Rp 75 triliun tetapi hanya 1,5 persen yang telah dicairkan. Semua uang yang seharusnya untuk orang-orang terjebak di sana, "katanya. “Program bantuan sosial yang sangat dinanti-nantikan harus dicairkan dengan cepat. ”

Jokowi menambahkan bahwa ia akan bersedia mengambil risiko "reputasi politiknya" untuk menghadapi konsekuensi kebijakan yang diambil selama pandemi.

Ini bukan pertama kalinya Jokowi menggunakan ancaman perombakan untuk mendorong kabinetnya untuk bertindak. Pada bulan Februari, selama pertemuan pribadi dengan selebriti media sosial dan influencer, Presiden mengatakan bahwa ia akan menggantikan menteri kabinet yang gagal beradaptasi dan memberikan hasil.

Pekan lalu, selama kunjungan ke Surabaya, Jawa Timur, yang telah menjadi hot spot terbaru untuk COVID-19, Jokowi memperingatkan tentang krisis kesehatan dan ekonomi ketika pandemi terus menghancurkan negara itu. Selama pertemuan dengan para pejabat setempat di sana ia menetapkan batas waktu dua minggu bagi para pejabat untuk mengatasi pandemi.

"Saya akan memantau situasi dengan seksama setelah dua minggu dan melihat apakah ada kemajuan bagus dalam hal ini," kata Jokowi.

Analis politik mengatakan bahwa pernyataan Jokowi 18 Juni menandai perubahan dalam pendekatannya terhadap pandemi yang memburuk, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 2.600 orang dan menginfeksi lebih dari 50.000.

Direktur eksekutif jajak pendapat lokal KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengatakan bahwa dengan pernyataannya baru-baru ini Jokowi ingin pejabat di pemerintahannya memiliki pendekatan yang lebih disiplin dalam menangani COVID-19, meskipun peringatan itu mungkin terlalu sedikit, sudah terlambat.

“Video ini seharusnya [dirilis] pada bulan Maret. Inilah yang kami butuhkan pada awal Maret, ”kata Kunto, merujuk pada kelompok pertama kasus COVID-19 yang diumumkan pemerintah saat itu.

Peneliti di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) yang berbasis di Jakarta Noory Okthariza mengatakan bahwa meskipun Presiden Jokowi menggunakan pidatonya untuk menguji air perombakan yang mungkin, ia ingin anggota kabinetnya untuk meninggalkan bisnis mereka seperti biasa. dalam berurusan dengan COVID-19.

“Saya pikir Jokowi ingin menyampaikan pesan melalui sikap tegas yang dia tunjukkan. Dalam perombakan sebelumnya, ia membiarkan beberapa masalah Kabinet dibahas oleh publik dan anggota koalisinya yang berkuasa sebelum akhirnya memutuskan untuk merombak kabinet. ”

Noory juga mempertanyakan mengapa perlu waktu lama bagi tim Presiden untuk menyampaikan pidato itu di depan umum, yang memberi kesan dia "telah gagal dalam upayanya sebelumnya untuk membuat para menterinya menganggap COVID-19 lebih serius."

Anggota parlemen dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan kritik Jokowi terhadap para menterinya dibenarkan karena beberapa anggota kabinet tidak efektif dalam pekerjaan mereka.

"Beberapa anggota Kabinet berkomunikasi [kebijakan mereka] dengan publik tetapi tidak berkoordinasi dengan menteri lain, menghasilkan pendekatan yang berbeda untuk beberapa masalah, seperti dalam masalah karantina, pelonggaran pembatasan sosial skala besar [PSBB] dan pekerja asing dari Tiongkok, antara lain, ”kata Arsul.

Politisi Partai Demokrat Ossy Dermawan, sementara itu, mengatakan bahwa waktu rilis video dapat menunjukkan bahwa itu hanya aksi publisitas. “Mengapa konten [video] ini dirilis ke publik sekarang? Tidak mengherankan bahwa banyak orang berpikir ini adalah bagian dari upaya Presiden untuk mengalihkan kesalahan atau bahwa itu hanya aksi publisitas, tetapi saya tidak memiliki jawaban yang tepat. " (wk)

Read More

Pesawat Drone Turki : A Game Changer, Pengubah Arah Perang 2020

Apakah itu dalam misi perang melawan pasukan rezim suriah di idlib atau melawan perang terhadap pemberontak teroris komunis PKK atau operasi militer yang lebih terbaru yaitu melawan jendral perang di Libya Khalifa Haftar yang akhirnya ia gagal merangsek melaju dalam penaklukan ke Tripoli. Ternyata ada satu hal yang memiliki kesamaan dalam pertempuran-pertempuran itu yang membantu dalam menyukseskan operasi militer dan membuat keunggulan bagi militer Turki. Ternyata itu adalah Pesawat Drone Militer Turki.

Sukses Operasi Militer di Libya dan Syiria

Pemberotakan jendral Khalifa Haftar didukung oleh Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Mesir, Prancis dan Rusia yang mana di menguasai daerah timur Libya dan sekeliling kota Benghazi. 

Dan sejak April 2019 dia telah melakukan pemberontakan untuk mengganti penguasa negara dengan mengambil kendali daerah pusat kekuasaannya hingga ke daerah ujung barat Libya.

Namun, GNA (Goverment of National Accord) pemerintah sah Libya yang diakui PBB yang didukung oleh Turki, Italy dan Qatar telah mengambil langkah yang sukses untuk menahan pasukan pemberontak pada titik kritis hingga akhirnya berhasil mendorong mereka keluar dari daerah kantong-kantong strategis yang sebelumnya mereka kuasai.

Salah Bakkoush seorang analisis politik Libya dan mantan penasenat dewan tinggi negara libya berkata

"Anda harus mengerti geografi negara libya. Libya merupakan negara yang terbentang luas ruang terbuka dengan area semi gurun. bahkan di daerah pesisir, dasarnya dimana tidak ada seorangpun bisa menyembunyikan pergerakan pasukan, dalam hal ini, anda akan sangat membutuhkan perlindungan udara dalam tuntutan untuk vitalitas militer. jika tidak memiliki hal itu maka anda akan sangat mudah menjadi bulan-bulanan serbuan lawan yang mendapat dukungan udara. dan itulah yang terjadi kepada kita sampai kita mendapat sokongan pesawat Drone Turki".

Drone dibuat dan terlibat pada konflik libya di akhir tahun 2019 dan pelatih tentara militer turki melatih operator Libya untuk mampu menerbangkannya sampai awal tahun 2020. Operasi-Operasi Drone tersebut menargetkan basis militer milik haftar, jalur suplai logistik dan titik-titik stategis di kota yang menjadi kunci penting militer haftar diantara Tripoli dan perbatasan Tunisia hingga mampu memaksa LNA (Pasukan Bentukan Khalifa Haftar) melepaskan Bandar Udara Al-Watiya yang merupakan bandar udara terbesar didaerah barat Libya yang membuat Fathi Ali Abd-AlSalam Bashagha, Menteri Dalam Negeri GNA berkomentar "Turki menyelamatkan kami tepat pada waktunya".

Drone-Drone Turki itu juga terbukti menjadi senjata yang sangat efektif dan mematikan dalam konflik Suriah. Turki Drone itu digunakan untuk mendukung kampanye militer "Operation Spring Shield" yang mana digelar sebagai aksi pembalasan terhadap serangan udara dari rezim Suriah yang membunuh 33 tentara turki 27 Februari 2020. Yang menggagalkan rencana Bashar Al-Assad di Idlib.

sebuah laporan yang dibuat oleh Middle East Institute berjudul "The Fight for Syiria's Skies : Turkey Challenges Russia with new drone doctrine" yang ringkasnya menyimpulkan bahwa rezim Suriah mendapatkan kerugian luar biasa "termasuk tentara 3.000 korban jiwa, 151 Tank, 8 Helikopter, 3 Drone, 3 Jet Tempur (termasuk 2 jet Sukhoi Su-24s buatan Rusia), sekitar 100 mobil militer lapis baja dan truk pengangkut, 8 sistem pertahanan udara, 86 meriam jenis canon dan howitzer, truk amunisi dan satu pusat kendali ditambah juga antara perlengkapan dan fisilitas militer lainnya".

Program Drone Turki

program drone turki adalah program yang lahir karena terdorong oleh keinginan kuat untuk mandiri dan ambisi untuk mampu menyaingi industri persenjataan militer global dimana pengaruh Israel dan Amerika yang mencengkram hegemoni monopoli dan tidak mau berbagi teknologi.

saai ini turki telah memiliki 107 pesawat tanpa awak dan yang menjadikannya sangat berpengalaman dan pengguna drone yang efektif. turki telah memiliki produksi drone secara domestik seperti TAI Anka, Bayraktar TB2 dan Bayraktar Akinci yang mampu menjadi drone Penjagaan, drone Mata-mata dan drone tempur. Turki saat ini telah mulai mengekspor beberapa jenis drone ini untuk negara-negara seperti Qatar dan Ukraina dan sebagai industri pertahanan dan kemandiriaan adalah sebuah prioritas utama bagi presiden Erdogan yang memberikan target bagi turki sebagai salah satu dari 10 terbaik pengekspor industri pertahanan dalam waktu ulang tahun Republik Turki yang ke-100 pada tahun 2023. (TRT World)

  

Read More

Survei LKSP: Muhammadiyah dan PKS yang Paling Peduli saat Pandemi terhadap Masyarakat

Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) beberapa saat lalu menggelar survei persepsi publik untuk mengukur kesadaran dan kesiapan masyarakat menghadapi pandemi, serta respons publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi.  

Salah satu yang menjadi materi survei adalah menilai persepsi publik soal organisasi masyarakat yang peduli dengan kepentingan warga di masa pandemi COVID-19. 

Hasilnya adalah : Muhammadiyah (17,26%), Ikatan Dokter Indonesia (16,51%), Nahdlatul Ulama (12,55%) dan Relawan Indonesia Bersatu Lawan Corona (10,47%), Aksi Cepat Tanggap (6,13%), PKPU (5,19%), MUI (4,53%), PMI (3,21%), Gugus Tugas COVID-19 (2,26%), FPI (1,51%), BNPB (1,32%) dan lainnya (16,13%). 

“Temuan itu menunjukkan bahwa kepentingan warga tidak hanya berkaitan dengan penanggulangan bencana dan bantuan sosial yang diberikan, melainkan juga advokasi terhadap kepentingan publik di masa krisis. Karena pandemi COVID-19 telah menimbulkan krisis di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tak hanya mengancam kesehatan,” ungkap Hafidz Muftisany, jelas juru bicara LKSP dalam rilisnya, Senin (30/6). 

Sementara itu untuk partai politik yang dipandang peduli terhadap kepentingan warga di saat pandemi yang tertinggi adalah PKS (39,91%), Gerindra (22,23%), PDIP (11,33%), Partai Demokrat (9,38%), PKB (4,30 %), PAN (4,15%), Golkar (2,05%), Nasdem (1,71%), dan PPP (0,78%), yang menjawab tidak tahu (4,15%). 

Survei dilakukan antara 20-27 Mei 2020 dengan melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2,183 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap-tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring setelah dipastikan terkontak secara individual. 

Hafidz juga menyebutkan, bukan hanya kebijakan di bidang kesehatan seperti pemberlakuan protokol kesehatan dan penerapan PSBB yang mendapat respons publik, tetapi juga kebijakan strategis lain seperti penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, pembahasan RUU Cipta Kerja, program Kartu Prakerja dan izin tenaga kerja asing (TKA) masuk Indonesia. 

Muhammadiyah dalam menangani corona telah membentuk Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC), dan merawat pasien positif di lebih dari 50 RS yang dibinanya seluruh Indonesia. Tercatat telah ada 417 pasien positif yang dirawat di RS Muhammadiyah, juga 2.201 PDP dan 3.404 ODP. 

Sementara untuk partai politik sebagaimana parpol lain , PKS menggalang dana hingga lebih dari Rp 90 miliar dan telah mendistribusikan bantuan mereka ke berbagai fasilitas rumah sakit juga termasuk warga terdampak. 

Sumber : Kumparan

Read More

INNALILLAHI : KH. HILMI AMINUDDIN MENINGGAL DUNIA

Pendiri Partai Keadilan (PK) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KH Hilmi Aminuddin, Selasa (30/6), disampaikan oleh politikus PKS Mardani Ali Sera. dalam cuitan di Twitter, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera membenarkan bahwa Ustaz Hilmi meninggal dunia pukul 14.24 WIB di Ruang Berlian Timur RS Santosa Central, Jl Gardujati, Bandung.

Mantan Presiden PKS yang juga Mantan Menteri Menkominfo 2009-2014, Tifatul Sembiring, juga menyampaikan kabar duka ini. Menyatakan turut berduka atas meninggalnya Ustaz Hilmi. "Innalillahi wa innailaihi rajiuun, telah meninggal dunia guru kami KH. Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro PKS (2003-2015). Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. waj 'aljannata matswaahu. Wawassi' madkhalahu wakhaffif hisaabuhu. Mohon dimaafkan, mohon didoakan...".

Ustadz Cahyadi Takariawan, murid KH Hilmi Aminuddin hingga membuat sebuah tulisan untuk Almarhum :

KH. HILMI AMINUDDIN : HARI INI ENGKAU PERGI

"Tak mampu kami lukiskan kesedihan hati. Engkau meninggalkan kami hari ini.Insyaallah engkau istirahat di tempat terbaik. Kami tak mampu menyediakan tempat istirahat terbaik untukmu. Engkau akan mendapatkan perawatan terbaik. Kami tak mampu memberikan perawatan terbaik untukmu.Terngiang selalu nasehatmu di bulan Syawal lalu:"Nilai kita sebagai manusia ditentukan oleh amal perbuatan kita, bukan oleh perlakuan yang kita terima. Kualitas seseorang diukur dari kebaikan atau keburukan yang dilakukannya, bukan dari kebaikan atau keburukan yang diterimanya.Orang berkualitas baik akan senantiasa berbuat baik, meskipun ia menerima perlakuan buruk.Orang berkualitas buruk akan tetap berbuat buruk, meskipun ia menerima perlakuan baik.Selamat jalan guruku. Surga terhampar untukmu, insyaallah juga 

Ust Salim A Fillah yang ikut berduka memberikan tulisan mengenai perasaan beliau terhadap Almarhum Ust KH Hilmi Aminuddin :

Selamat jalan ya Syaikhanaa, Engkong KH. Hilmi Aminuddin Hasan 😭...

.

Wafatnya 'ulama adalah tercabutnya satu tonggak ilmu; tertutupnya satu pintu fiqh; tercerainya seikat simpul ajaran; dan terputusnya teladan akhlaq. Ia duka semesta.

.

Tapi kami bersaksi ya Syaikhanaa, engkau telah meneladankan semua yang kautaujihkan agar kader-kader dakwah menjadi insan yang;

.

(1) Atsbatu Mauqifan (paling teguh pendiriannya)

.

(2) Arhabu Shadran (paling lapang dadanya)

.

(3) A’maqu Fikran (paling mendalam pemikirannya)

.

(4) Ausa’u Nazharan (paling luas pandangannya)

.

(5) Ansyathu 'Amalan (yang paling giat dalam kerjanya)

.

(6) Ashlabu Tanzhiman (yang paling kokoh strukturnya)

.

(7) Aktsaru Naf’an (yang paling banyak manfaatnya)

.

اِنّا لِلّهِ وَاِنّا اِلَيْهِ رَجِعُوْنَ.

.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحمه وَعَافِه وَاعْفُ عَنْه وَأَكْرِمْ نُزُلَه وَوَسِّعْ مُدْخَلَه وَاغْسِلْه بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّه مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْه دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِه وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِه وَأَدْخِلْه الْجَنَّةَ وَأَعِذْه مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

.

آمــــــــــــــــــين يا رب العالمين

Read More

Politisi Seluruh Eropa Ramai-ramai Mengecam Israel

Upaya Israel yang ingin menganeksasi tepi barat ternyata berdampak pada perubahan sikap para politisi eropa yang biasanya selalu mendukung kebijakan politik israel selama hampir 50 tahun belakangan ini.

Read More

(Wawancara Eksklusif) Janji Pentagon ke Indonesia Soal Laut China Selatan

KRI Diponegoro-365 bersama USS Chung-Hoon (DDG-93)

Situasi di Laut China Selatan memanas. China semakin berani mengklaim wilayah-wilayah perairan milik negara lain di sana. Berbagai taktik dilakukan mulai dari melarang pencarian ikan, menenggelamkan kapal, hingga membentuk wilayah administrasi baru secara sepihak.

Salah satu insiden yang masih hangat adalah insiden West Capella, bulan lalu di perairan Malaysia. Di tengah pengeboran lepas laut, yang dilakukan kapal West Capella, China mengirimkan kapal survei dan coast guard untuk melakukan pemindaian. Menganggapnya sebagai langkah provokasi, Malaysia mengirim kapal Angkatan Laut-nya ke lokasi yang sama.

Dalam insiden tersebut, Amerika Serikat ikut terlibat. Dengan kapal perang yang dimiliki, mereka mengawal kapal Angkatan Laut Malaysia, menegaskan dukungan kepada negara-negara ASEAN. Mereka menyebutnya sebagai "presence operation", mengingatkan China bahwa ada Amerika Serikat juga di Laut China Selatan.

Reed B. Werner, Deputy Assistant Secretary of Defense untuk wilayah ASEAN, dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, bercerita banyak soal situasi di Laut China Selatan. Tak berhenti di situ, ia juga memperingatkan Indonesia soal China yang semakin agresif, bahkan di tengah pandemi Corona (COVID-19). Berikut petikan wawancara eksklusif Istman Musaharun dari Tempo.co dengan Reed B. Werner via sambungan internasional pada pekan lalu.

T. Pantauan kami, China semakin agresif dalam mengklaim wilayah-wilayah perairan di Laut China Selatan. Apa sikap Amerika Serikat, sebagai sekutu negara-negara di Asia Tenggara, soal itu?

J. Kami memiliki perhatian khusus terhadap situasi di Laut China Selatan. Komitmen kami adalah mewujudkan wilayah Laut China Selatan yang bebas dari konflik, menghormati wilayah perairan masing-masing, dan menjunjung penyelesaian masalah secara damai.

T. Apa tidak khawatir dengan langkah China yang mulai berani masuk ke wilayah perairan negara lain dan mengklaimnya sebagai milik mereka?

J. Tentu kami memiliki kekhawatiran terhadap aktivitas China di Laut China Selatan. Mereka memaksa negara-negara Asia Tenggara (untuk memberikan wilayah perairan mereka) dan menghalangi akses mereka ke sumber daya laut yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Mereka melakukan semua itu di saat mayoritas negara-negara Asia Tenggara sibuk dengan COVID-19.

Kami terus memonitor aktivitas mereka mulai dari pengerahan armada, kapal survey, hingga kapal coast guard. Hal itu termasuk ketika mereka mengganggu pengeboran lepas laut oleh Kapal Malaysia.

T. Trend aktivitas China di Laut China Selatan seperti apa?

J. Ini bagian dari tren yang lebih besar. Sejak Januari, mereka sudah melakukan pengawalan terhadap kapal-kapal (ikan). Selain itu, secara sepihak, mereka juga melarang aktivitas perikanan, membentuk wilayah administrasi baru, dan secara terus menerus melanggar hukum internasional (UNCLOS) seperti yang terjadi di Natuna beberapa waktu lalu. Kami juga sadar aksi mereka menenggelamkan kapal Vietnam di Kepulauan Paracel April lalu.

Manuver militer mereka juga tidak professional. April lalu, kapal perang China mengunci senjata radar mereka ke kapal Angkatan Laut Filipina, memberi sinyal seolah-olah mereka akan menenggelamkan kapal itu. Selain itu, juga ada aktivitas pesawat yang tidak perlu. Ini jelas mengkhawatirkan dan kami terus mengawasi mereka.

T. Pantauan Amerika Serikat, kenapa China tiba-tiba menjadi sangat agresif akhir-akhir ini? Apakah memanfaatkan momen pandemi COVID-19?

J. Kami tidak tahu pasti apa motif China (tiba-tiba semakin agresif) dan apakah hal tersebut berkaitan dengan pandemi COVID-19. Apa yang bisa kami katakan, China sadar bahwa negara-ngeara ASEAN disibukkan oleh pandemi COVID-19 dan di saat bersamaan mereka menciptakan ketidakstabilan di Laut China Selatan.

T. Apakah maksud anda mereka bersikap pragmatis terhadap situasi COVID-19?

J. Saya katakan kembali bahwa kami tidak tahu motif mereka, namun mereka sadar bahwa negara-negara ASEAN tengah sibuk dengan COVID-19. Virus tersebut diyakini berasal dari China, mereka juga tengah menanganinya, namun mereka tetap melanjutkan aktivitas di Laut China Selatan.

T. China sudah memiliki dua pulau buatan yang siap dengan alutsista. Bisa dikatakan mereka sudah punya posisi kuat di Laut China Selatan. Menurut Amerika, bagaimana negara-negara Asia Tenggara harus meresponnya?

J. Pertama, ingin saya sampaikan bahwa Indonesia sudah bersikap tepat dengan tidak terintimidasi oleh aktivitas China dan tetap menjunjung konvensi internasional.

Untuk merespon China yang sudah siap siaga di Laut China Selatan, penting bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bersatu mendorong mundur aktivitas China. Itu hal yang sangat kritikal. Setiap kali China melanggar hukum internasional, lawanlah.

T. Amerika Serikat bisa membantu apa untuk itu (melawan Militer China)?

J. Kami secara berkelanjutan terus membangun kapasitas militer negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, juga membangun kesadaran mereka terhadap wilayah maritim masing-masing. Amerika Serikat membantu negara-negara Asia Tenggara untuk hal tersebut.

T. Amerika Serikat membantu Malaysia dengan mengirimkan drone untuk menjaga wilayah perairan mereka. Apakah Indonesia akan mendapat bantuan serupa?

J. Saya tidak bisa menyampaikan detail kerjasama Pentagon dengan negara lain. Namun, kami akan terus membantu (Indonesia) lewat latihan militer bersama, menyediakan bantuan keamanan, teknologi militer, serta pertukaran informasi soal situasi di Laut China Selatan.

T. Bisa dielaborasi bantuan Amerika Serikat untuk Indonesia? Mungkin "Presence Operation" seperti di Malaysia?

J. Apa yang kami kerjakan dengan Indonesia adalah meningkatkan bantuan keamanan. Misalnya, perihal alutsista, kami sedang berdiskusi untuk pengadaan (tambahan) helikopter AH-64 Apache dan perlengkapan militer lainnya yang bisa meningkatkan keamanan maritim Indonesia. Soal latihan militer bersama, akan diperluas ke situasi-situasi yang lebih kompleks. Hal itu untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengawasi dan menjaga wilayah perairan mereka (di Laut China Selatan).

T. Kapan semua itu akan diwujudkan?

Wah, anda menanyakan hal yang susah. Seperti yang anda tahu, sekarang kami sedang menghentikan sementara operasi militer akibat pembatasan perjalanan (efek COVID-19). Jadi, untuk saat ini, masih belum jelas kapan latihan militer bersama akan digelar kembali. Semoga saja bisa sesegera mungkin.

T. Berarti, menunggu pandemi COVID-19 reda?

J. Saya percaya kami akan langsung meningkatkan latihan militer bersama (dengan Indonesia) begitu situasi memungkinkan.

T. Kembali ke penyelesaian masalah di Laut China Selatan, bagaimana Amerika Serikat akan menyeimbangkan pendekatan militer dan diplomatik? Situasi sudah memanas di Laut China Selatan dan sepertinya pendekatan militer tak terhindarkan.

J. Ada berbagai cara untuk menyelesaikan masalah di Laut China Selatan. Amerika terus berkomunikasi dengan China. Apabila ada aktivitas mereka yang tidak wajar, kami langsung memberitahu mereka soal kekhawatiran kami. Tentu jalur diplomasi juga diandalkan oleh diplomat Amerika Serikat dan China.

Khusus soal militer, kami menerapkan strategi Deterrence (Pencegahan Perang). Itulah kenapa kami tetap berpatroli, menerbangkan pesawat, menggelar latihan militer, dan membentuk kerjasama pertahanan di Laut China Selatan. Kami juga mengingatkan China untuk terus mematuhi Code of Conduct dan jangan menciptakan ketidakstabilan di Laut China Selatan.

Saya perlu mengakui bahwa China tidak memiliki rekam jejak yang bagus soal mematuhi aturan internasional. Negara-negara Asia Tenggara perlu bekerja sama untuk memastikan Code of Conduct atau aturan internasional dipatuhi China.

T. Anda tadi berbicara soal menjaga komunikasi dengan China. Kita semua tahu bahwa hubungan China dan Amerika Serikat buruk. Bagaimana komunikasi kedua negara saat ini?

J. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kami terus berkomunikasi secara rutin, baik terkait diplomasi maupun militer.

Sumber teks: htps://tempo.co

Read More

Jika Anda Tidak Diperlakukan Dengan Adil, Kirimkan Pesan langsung kepada Raja Salman

Emirates News telah melaporkan bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz telah membuat pengumuman kepada publik bahwa dia ingin penduduk Kerajaannya menulis surat kepadanya dan membuatnya sadar jika mereka ditindas atau jika mereka merasa tidak diperlakukan dengan adil.

Raja Salman telah memberi tahu rakyatnya bahwa dia ingin mereka mengirim surat kepadanya secara langsung melalui pesan atau mengirim surat tanpa biaya. Dia ingin rakyatnya bahagia dan menjalani kehidupan yang mereka inginkan untuk bahagia.

Dia juga menyatakan bahwa dia tidak akan pernah sanggup berpikir bahwa orang-orangnya di bawah kepemimpinannya telah menjalankan penindasan dan ketidakadilan.

Semua oejabat dan pegawai kerajaan harus menerima pengaduan ini dan menyampaikannya meskipun aduan itu menyasar kalangan berasal dari putra, cucu, atau keluarga kerajaan sendiri. Biarkan semua pejabat dan pegawai itu tahu bahwa siapa pun yang mencoba untuk mencegah warga mengirim pengaduan atau bahkan mencoba untuk mengabaikan aduan tersebut tidak peduli seberapa kecil itu, ia akan dikenakan hukuman berat.

Saya akan mengambil tindakan bahkan jika anak saya melakukan kesalahan

Raja juga telah menyerukan kepada orang-orang yang mencoba untuk menekan warga yang sedang ditindas atau telah menyaksikan penindasan. Dia juga telah menjelaskan bahwa dia akan mengambil tindakan tegas terhadap semua itu bahkan jika mereka adalah anak-anaknya atau darah keluarga yang menyalahgunakan properti publik atau terlibat dalam korupsi. Dia telah menyatakan dalam sebuah pidato bahwa "Bahkan saya tidak berada di atas Hukum".

Dia tidak ingin Tuhan menghukumnya karena kedzaiman dan karenanya ingin membuat rakyatnya bahagia dan melindungi mereka dari semua bahaya!

• Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Penjaga Dua Masjid Suci
• Kantor Yang Mulia Raja Pengadilan Kerajaan, Riyadh, Kerajaan Arab Saudi
• Faks: (melalui Kementerian Dalam Negeri) 011 966 11 403 3125
• Salam: Yang Mulia 
• Untuk pembaruan terbaru, Anda dapat bergabung dengan grup WhatsApp kami.

sumber : lifeinsaudiarabia.net

Read More

Menlu AS Mike Pompeo Sebut Indonesia dalam Bahaya Partai Komunis China

Situasi Laut China Selatan diprediksi bakal terus memanas, seiring dengan aksi kampanye militer China di kawasan tersebut. Salah satu yang meradang adalah Amerika Serikat (AS), yang menganggap Partai Komunis China (CPC) adalah ancaman.

Dalam sebuah konferensi virtual Forum Brussels, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, memastikan bahwa pasukan Angkatan Bersenjata AS akan ditempatkan di sejumlah lokasi baru.

Pengerahan ini ditegaskan Pompeo adalah bagian dari perlawanan terhadap ancaman Partai Komunis China. Setelah memastikan bahwa AS bakal melakukan transfer masif pasukan ke India, sejumlah negara Asia Tenggara juga dalam pengawasan militer AS.

Ternyata, salah satu yang disebut Pompeo adalah Indonesia. Selain Indonesia, ancaman Partai Komunis China juga dianggap bakal berakibat buruk untuk sejumlah negara lainnya, Filipina, Malaysia, dan Vietnam.

"Akan Ada tempat lain (alokasi pasukan Amerika). Saya baru saja berbicara tentang ancaman dari Partai Komunis China. (Ada) ancaman untuk India, Vietnam, Indonesia, Laut China Selatan, dan Filipina," ucap Pompeo dikutip dari Hindustan Times.

"Kami berpikir bahwa itu adalah tantangan waktu bagi kami, dan kami memastikan kami punya sumber daya untuk melakukan itu (pengamanan)," katanya.

Empat kapal perang TNI AL sudah siaga di Perairan Natuna.

Akhir pekan lalu, pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah mengerahkan empat kapal perang ke Perairan Natuna. Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Ahmad Heri Purwono, memastikan pengerahan ini adalah respons TNI dari memanasnya tensi konflik di Laut China Selatan.

"Saat ini situasi meningkatnya tensi di Laut China Selatan ditandai dengan hadirnya kekuatan Angkatan Laut negara-negara yang berkepentingan menimbulkan kekhawatiran di negara-negara kawasan," kata Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono.

Empat kapal perang yang sudah siaga di Perairan Natuna adalah KRI KRI Bung Tomo-357, KRI Yos Sudarso-353, KRI Wiratno-379 dan KRI Bontang-907. (Radhitya Andriansyah)

Sumber teks: vivanews.com

Read More